Jakarta, EDITOR.ID,- Beredarnya kabar dugaan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Silaban “dipaksa” menandatangani Pakta Integritas untuk mengkondisikan agar memenangkan capres Ganjar Pranowo, membuat miris publik. Skandal ini membongkar praktek penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk intervensi politik memenangkan salah satu Capres-Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024.
Buntutnya, desakan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan makin menguat.
Ikatan Aktivis (IKA) 98 melalui Sekretaris Jenderal nya Rhuqby Adeana setuju dengan wacana pergantian Kepala BIN, sebab netralitas Pemerintah di Pilpres 2024 harus dijaga.
Rhuqby Adeana menyoroti terkuaknya baru-baru ini kasus Pakta integritas yang melibatkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Silaban untuk mengarahkan pada salah satu paslon Capres Ganjar Pranowo.
Rhuqbi menegaskan pakta integritas untuk mendukung Ganjar-Mahfud ini merupakan pola ketidaknetralan penyelenggara negara yang harus dihentikan.
Oleh karena itu IKA 98, lanjut Rhuqby mendesak Kepala BIN Budi Gunawan harus segera dicopot.
Pasalnya, integritas Jokowi sebagai Presiden RI telah tercoreng dengan pola pola ketidaknetralan Lembaga BIN yang ditunjukan Kepala BIN Budi Gunawan dalam mengawal proses demokrasi di Pemilu/Pilpres 2024.
“Untuk itu kami IKA 98 dengan tegas meminta Presiden Jokowi segera mencopot Kepala BIN Budi Gunawan yang sudah tidak netral dalam menyikapi Pilpres 2024,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Selain itu Rhuqby mendesak segera mengganti Budi Gunawan dengan sosok yang netral dan punya komitmen kuat untuk menjaga proses demokrasi berjalan damai aman dan tenang.
Adeana berharap Presiden Joko Widodo memilih kepala BIN yang netral. Karena sangat berbahaya terhadap demokrasi apabila kepala BIN berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres.
“Jangan sampai kepala BIN terafiliasi dengan partai politik, mengingat pentingnya menjaga proses demokrasi yang aman dan tenang dalam pemilu,” demikian Adeana.
Hal senada disampaikan Koordinator Nasional Tim 8-Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBBP), Wignyo Prasetyo. Ia meminta Budi Gunawan menyampaikan itu secara luas di hadapan publik bahwa institusinya akan netral dalam Pilpres. Sejauh ini, Kapolri dan Panglima TNI sudah menyatakan netral dan meminta jajarannya untuk bersikap serupa.
“Kami meminta kepada Pak Budi Gunawan untuk menyatakan dirinya netral di hadapan publik melalui media massa bahwa memang benar beliau netral,” kata Wignyo dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023) silam.
