EDITOR.ID, Bandung – Pemprov Jabar mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi. DPRD mengaku hingga hari ini belum ada pembahasan terkait wacana tersebut.
“Belum dibahas. Saya harus tegas,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di kantornya, Selasa (16/8/2022).
Ineu menegaskan belum ada diskusi tentang wacana pemindahan ibu kota Jabar. “Apakah itu sudah masuk dalam rencana perda, apakah itu juga masuk dalam bahasan. Sampai saat ini belum dibahas,” ucap Ineu.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan saat ini pihaknya dan Pemprov Jabar fokus pada pembahasan anggaran 2023. Selain itu, pembahasan di DPRD juga menyangkut soal program prioritas Gubernur Jabar.
“Sudah tinggal 11 bulan lagi (periode Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum). Artinya harus ada kerja keras, karena komitmen RPJMD itu, komitmen bersama dan disetujui program prioritas calon kepala daerah saat itu,” kata Ineu.
Sekadar diketahui, wacana pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan Jabar itu mencuat pada 2019. Tiga wilayah yang diwacanakan adalah Tegalluar, Walini, atau Rebana Majalengka.
Ridwan Kamil mengaku wacana pemindahan ibu kota Jabar itu masih dalam kajian. Ia menyebutkan pemindahan ibu kota bergantung pada kepastian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Nanti menunggu kejelasan kereta cepat. Kan dulu narasi-narasi (wacana pemindahan ibu kota) ada di dalam rute, sekarang Walini belum pasti ada stasiun (atau tidak),” ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).
Advetorial humas DPRD Jabar
