EDITOR.ID, Jakarta,- Pemerintah bertindak tegas dan tidak main-main terhadap manajemen rumah sakit yang membiarkan pasiennya terlantar. Terbukti buntut dari kasus meninggalnya 63 pasien di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Yogyakarta akibat krisis oksigen, Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, DI Yogyakarta, Rukmono dicopot.
Kementerian Kesehatan memutasi Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, DI Yogyakarta, Rukmono. Rukmono resmi dipindah tugas menjadi direktur utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang. Keputusan ini dikeluarkan Senin (12/7/2021).
Posisi Rukmono sebagai Direktur Utama RSUP Dr Sardjito kini diisi dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R.
Hasil penelusuran, Eniarti sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang.
Kabar ini disampaikan tak lama setelah tak lama kabar krisis tabung oksigen yang diduga menyebabkan 63 pasien meninggal dunia ramai disoroti.
“Iya mas [Rukmono ganti jabatan],” kata Kepala Badan Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan membenarkan konfirmasi atas kabar tersebut melalui Whatsapp, kemarin.
Banu mengatakan pergantian jabatan tersebut merupakan rotasi yang umum dan lumrah dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
“Pergantian ini merupakan rotasi jabatan biasa, dan itu hal lumrah di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai penyegaran organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI,” kata Banu.
Hal serupa juga disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui keterangan yang disiarkan situs sehatnegeriku.kemkes.go.id. terkait tukar jabatan antar direktur rumah sakit ini.
Ia mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam penyegaran organisasi. Budi berpesan pada pimpinan rumah sakit agar memastikan tugas utama dalam melayani masyarakat terlaksana sebaik-baiknya.
Budi turut mengingatkan organisasi yang dijalankan di lingkungan Kemenkes saat ini tengah menghadapi tekanan luar biasa akibat adanya peningkatan penularan virus Covid-19.
“Untuk itu di mana pun rekan-rekan berada sebagai pimpinan rumah sakit terutama yang merupakan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan harus dipastikan bahwa tugas utama kita melayani masyarakat sebaik-baiknya, mempersiapkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, dan juga membina semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit kita dengan sebaik-baiknya,” kata Budi.
Tekanan yang amat besar dari pandemi Covid-19 ini, lanjut Budi, bakal membuat ketiga hal tersebut jadi sangat krusial dan penting untuk dipantau kesiapannya setiap hari.
“Oleh karena itu titipan saya kepada para Dirut rumah sakit vertikal yang ada di seluruh Indonesia pastikan bahwa kita meluangkan waktu dan tenaga yang cukup untuk mengantisipasi semua masalah yang mungkin terjadi, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang berada di sekitar kita,” tutup Menkes.
Kasus krisis oksigen di RSUP Dr Sardjito mulanya diungkap anggota Komisi D DPRD DI Yogyakarta Muhammad Yazid berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di rumah sakit itu.
RSUP Dr Sardjito sebelumnya sudah mengajukan permohonan dukungan oksigen kepada Kementerian Kesehatan menyusul lonjakan pemakaian untuk pasien covid-19.
“Kami sudah melakukan upaya antisipasi maksimal dan penghematan seoptimal mungkin. Untuk itu, kami mengajukan permohonan dukungan agar kebutuhan oksigen dapat terpenuhi,” kata Rukmono dalam keterangannya, Sabtu (3/7).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas kematian 63 pasien di RSUP Dr Sardjito karena sudah dikirimkan surat terkait kondisi pasokan oksigen yang menipis.
Menurutnya, Kemenkes seharusnya bergerak cepat merespons informasi pasokan oksigen tersebut. Ia menilai keterlambatan pasokan oksigen yang diduga menyebabkan kematian pasien adalah kelalaian Kemenkes.
“Jadi mesti ada yang bertanggung jawab terhadap kematian 63 pasien di RSUP karena itu kelalaian Kemenkes yang sudah diberikan surat tapi tidak bergerak,” kata Melki, Minggu (4/7). (tim)
