Dan pihak PPATK mengklaim juga telah menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kemudian baik KPU maupun Bawaslu mengaku telah memegang sejumlah data transaksi mencurigakan yang nilai nominalnya hingga trilliunan Rupiah.
Temuan transaksi ratusan miliar galang dana untuk kampanye Pemilu 2024
Bunyi surat PPATK yang dikirim ke KPU pun terungkap. Dalam surat yang dikirim PPATK terungkap perihal transaksi di rekening bendahara parpol yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.
PPATK masih terus melakukan pelacakan (tracing) aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye Pemilu 2024.
Tracing pun dilakukan terkait dengan dana kampanye para calon anggota legislatif (caleg). Penelusuran terkait itu dilakukan PPATK bermodalkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.
Termasuk di antaranya, berkaitan dengan kegiatan kampanye capres-cawapres dan partai politik.
Aktivitas transaksi mencurigakan itu sudah ditangani oleh KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah pihak PPATK mengirim skema data-data transaksi.
“Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan,” ujar Ivan.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” tutur Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Menurutnya, laporan terkait dana Pemilu 2024 kian masif ke PPATK. Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan transaksi janggal sejak Januari 2023.
“Sudah kita lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Data sudah ada di mereka,” ujarnya
Dana untuk kampanye Pemilu dari tambang ilegal dan kejahatan lingkungan
PPATK juga mengklaim telah menemukan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari kegiatan tambang ilegal hingga kejahatan lingkungan yang mengalir untuk mendanai kampanye Pemilu 2024.
Namun PPATK tak menyebutkan jumlah angkanya dari hasil temuannya tersebut.
Dari temuan dana kampanye Pemilu 2024 yang disinyalir bersumber dari tindak pidana lain yang berasal dari tambang ilegal maupun kejahatan lingkungan, pihak PPATK mengklaim sudah melaporkannya ke aparat penegak hukum.
“Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal),” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Minggu (16/12/2023).
Kecurigaan transaksi terjadi di BPR milik Pemerintah
