EDITOR.ID, Jakarta,- Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menegaskan setiap orang yang jadi anggota partai harus tegak lurus kepada perintah partai, pada kebijakan partai.
Hal itu dikatakan Arif menanggapi soal digugatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri oleh empat anggota DPRD Samosir, Sumatera Utara (Sumut) senilai Rp40 miliar.
Arif menyebutkan hal itu sedang ditangani badan hukum partai.
“Tapi saya sampaikan berpartai itu basisnya adalah kesukarelaan, voluntarism,” kata Arif, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa bisa saja 4 kader tersebut kembali menjadi kader dengan mengikuti kongres kembali di tahun selanjutnya.
“Kalau tidak menerima sanksi sebenarnya gampang, dalam internal partai sudah diatur setiap orang yang sudah diberhentikan oleh partai bisa mengajukan kembali untuk rehabilitasi pada kongres berikutnya,” katanya.
Arif mengambil contoh bahwa banyak kader yang melakukan langkah tersebut sehingga tidak perlu menggugat Megawati.
“Karena itu, menurut saya, mestinya tidak perlu menggugat ketum kami, itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan,” tegasnya sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com.
Adapun, gugatan 4 kader anggota DPRD Samosir itu terlihat dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Balige, Selasa (5/10/2021).
Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Blg.
Para penggugat adalah Saut Martua Tamba, Renaldi Naibaho, Harry Jono Situmorang dan Romauli Panggabean.
Ada empat tergugat dalam kasus ini, yakni:
- DPP PDI Perjuangan cq Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP dan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan
- Ketua Mahkamah PDI Perjuangan
- DPD PDI Perjuangan Sumut cq Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut
- DPC PDI Perjuangan Samosir cq Sorta Ertaty Siahaan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir.
(dq)
