Indikator mencatat, tingginya perolehan elektabilitas Prabowo itu dilatarbelakangi oleh unggulnya angka keterpilihan Menteri Pertahanan RI itu di sebagian besar basis sosio demografi pemilih.
Terutama, di kalangan perempuan, generasi muda, pelajar, pendapatan tinggi, dan orang pedesaan wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.
Publik Tak Terpengaruh Dinasti Politik
Menariknya lagi dari hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak memantik kekhawatiran atau pengaruh publik soal potensi politik dinasti.
“Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia diketahui mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu munculnya politik dinasti dampak putusan MK.
Survei nasional Indikator dilakukan dalam rentang 27 Oktober – 1 November 2023, menempatkan 1.220 responden melalui wwancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Sementara yang menilai sebaliknya, ada 39,2 persen.
Kendati demikian, menurut Burhanuddin, terjadi penurunan jika dibandingkan temuan Oktober.
“Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasi. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan menjadi 39,2 persen,” ungkap Burhanuddin.
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan.
Survei Indikator menunjukkan mayoritas publik tidak mengkhawatirkan politik dinasti sebagai dampak putusan kontroversial MK
Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi.
Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3 persen,” beber Burhanuddin. (tim)
