Berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO adalah Rp 6,47 triliun. Ada tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup.
Mundurnya Airlangga Karena Surat Panggilan Kejagung
Sumber EDITOR.ID menyebutkan pengunduran diri Airlangga Hartarto disebabkan adanya surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung. Soal siapa pejabat yang memanggil dan menangani masalah ini, sumber tersebut mempersilahkan EDITOR.ID melakukan investigasi.
Sumber tersebut mengungkapkan Airlangga menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung sebelum memutuskan mengundurkan diri. Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.
Pemeriksaan Menteri Perindustrian 2016-2019 itu dijadwalkan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Airlangga diminta hadir pada hari Selasa.
Sumber itu mengatakan surat tersebutlah yang mengubah sikap Airlangga. Menurutnya, surat itu dibarengi tekanan bentuk lain yang secara spesifik meminta Airlangga mundur.
“Suruh dia mengundurkan diri. Jadi kasus itu disetop. Kalau enggak, dia mau digeledah rumahnya,” ujar sumber tersebut.
Malam Kumpul dengan Petinggi Golkar, Paginya Dapat Surat Kejagung
Jumat (9/8/2024) malam, Airlangga masih mengumpulkan sejumlah elite Partai Golkar di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka makan malam sambil berbincang soal urusan partai.
Dalam pertemuan itu, ada beberapa nama populer. Misalnya, Anggota DPR Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman, Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka, dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto.
Makan malam itu berjalan santai. Para elite Golkar makan bersama dan mengobrol sekitar dua jam. Pertemuan berakhir sekitar 21.00 WIB.
Tak ada pernyataan Airlangga bakal mundur dari ketua umum. Bahkan, di akhir pertemuan, para politisi itu menyepakati musyawarah nasional (munas) Golkar tetap digelar sesuai jadwal pada Desember 2024.
“Terus selesainya bilang, ‘munas Desember’ karena memang ada tekanan beberapa hari sebelumnya untuk segera munas. Akhirnya semua sepakat munas Desember, lalu bubar,” kata sumber sebagaiman dilansir dari CNNIndonesia.com yang mengetahui pertemuan itu.
Keesokan harinya, tiba-tiba Airlangga menerima surat dari Kejaksaan Agung. Surat itu berisi pemberitahuan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dengan jadwal pemanggilan tanggal 13 Agustus.
