EDITOR.ID, Jatinangor,- Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dr. Hadi Prabowo, M.M memastikan kampus IPDN merupakan sekolah kedinasan yang mencetak kader-kader calon Aparatur Sipil Negara yang berjiwa Pancasila, berwawasan nasionalisme dan cinta tanah air.
Sehingga paham radikalisme tidak boleh ada di lingkungan kampus IPDN. Adapun terkait isu radikalisme yang muncul, IPDN sudah berkerjasama dengan Polda Jawa Barat untuk menindak lanjuti isu tersebut.
Hal ini disampaikan Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M pada saat menyampaikan pernyataannya terkait isu radikalisme yang berkembang di masyarakat.
Hadi Prabowo memastikan di kampusnya tak akan ada infiltrasi paham lain diluar Pancasila. Hadi menjamin akan menindak tegas oknum-oknum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.
“Kami dari IPDN akan bekerja sama dengan Irjen, Biro Kepegawaian Kemendagri, Polda Jabar dan Polres Sumedang melakukan pendalaman bersama atas isu radikalisme yang berkembang di media sosial,” ujar Hadi Prabowo.
Hadi pun sudah memanggil dan menegaskan kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural juga praja untuk jangan coba-coba mengikuti ideologi atau paham yang bertentangan dengan pancasila.
Untuk pendalaman terkait acara tersebut, Beliau pun sudah menyerahkan semuanya kepada pihak Irjen, Biro Kepegawaian Kemendagri, Polda Jabar dan Polres Sumedang untuk diusut tuntas.
Menurutnya, apabila dari hasil pendalaman tersebut terbukti adanya oknum dari IPDN yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
?Terkait acara malam pengantar tugas praja, kami tegaskan sekali lagi bahwa acara tersebut sudah dibatalkan. Kami bersama Irjen Kemendagri dan Polda Jabar terus melakukan pendalaman terkait ini dan tentunya kami akan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang memang terbukti menganut paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila?, ujar Hadi.
Masih menurutnya, IPDN sebagai sekolah kedinasan sedari dulu menerapkan jiwa Pancasila dan rasa nasionalisme dalam mindset praja dan seluruh aparatur sipil negara yang bertugas di IPDN.
Jadi Polemik Acara Khalid Basalamah di IPDN Dibatalkan
Sementara itu menindaklanjuti adanya berita yang beredar terkait rencana kegiatan acara malam pengantar tugas praja utama yang mengundang Ustadz Khalid Basalamah, sebagai penceramah, Pihak IPDN melalui Dr. Arief M. Edie, M.Si., selaku Kepala Biro Administrasi, Kerja Sama dan Hukum, menyampaikan, bahwa acara tersebut resmi dibatalkan oleh lembaga karena tidak sesuai prosedur.
Seperti diketahui, belakangan media sosial dihebohkan dengan kabar Ustadz Khalid Basalamah ditolak berceramah di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).
Pada awalnya, organisasi Agama Islam IPDN, yakni Rohis IPDN mengunggah poster acara Pengajian dalam rangka malam pengantar tugas Praja Utama muslim itu bertajuk “Urgensi Profesionalitas ASN dalam Perspektif Islam”.
Acara yang akan berlangsung Jumat (17/6/2022) sore di Masjid Darul Ma’arif IPDN, Jatinangor, Sumedang itu akan mengundang Ustaz Khalid Basalamah sebagai narasumber. Namun rencana tersebut langsung mendapatkan penolakan dari pihak IPDN.
Acara ini sontak mengundang protes dan komentar warganet. Berikut kutipan netizen terkait acara Khalid Basalamah yang diunggah netizen di media sosial, diantaranya;
?IPDN kemasukan wahabi, tolak khalid di IPDN. Viralkan,? tulis pengguna twitter @Aguskrisyanto7. Sembari menautkan tagar #kemendagri.
Tak hanya netizen, Banser Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat mengajukan keberatan dan protes terhadap pengajian khusus praja yang akan diisi Ustaz Khalid Basalamah (UKB).
Yudi Nurcahyadi, Kasatkorwil Banser NU Jawa Barat mengatakan UKB merupakan ustaz berkecenderungan paham wahabi, sebuah paham yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792) di Arab Saudi.
Menurut Yudi, UKB sering menyampaikan ceramah-ceramah anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Khalid Basalamah itu ustaz wahabi yang sering bikin gaduh, mereka anti-NKRI, padahal IPDN wadah untuk mencetak ASN yang seharusnya sangat bersemangat NKRI,” kata Yudi.
Pemberian ruang kepada UKB dinilai Yudi bertentangan dengan semangat NKRI harga mati yang selama ini digaungkan. (tom)
