Salah satunya adalah para pedagang kopi yang menaruh harapan hidupnya pada pusat keramaian orang-orang Jember ini. Bukan hanya itu, para pedagang keliling yang lain pun sangat menjerit dengan ditutupnya ladang penghasilannya sehari-hari.
Para pedagang tersebut masih kebingungan dalam mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup di tengah situasi virus covid-19 yang semakin meningkat. Dengan adanya larangan untuk berjualan di pusat keramaian demi kebaikan untuk mengurangi virus corona.
Pihak Pemerintah Kabupaten Jember masih belum mampu memberikan solusi yang tepat terkait dampak dari kebijakan tersebut. Akibatnya nasib para pedagang kopi dan pedagang keliling sekarang diujung tanduk karena tidak ada pemasukan yang bisa menunjang perekonomian mereka.
Keputusan Pemerintah untuk melakukan kebijakan physical distancing dan work from home (WFH) juga berdampak secara ekonomi bagi mereka yang menggantungkan hiupnya pada sektor angkutan umum.
Adanya seruan yang terus menggema untuk tetap berada di rumah dan dunia pendidikan juga diliburkan karena adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan.
Nasib para angkutan umum semakin terpuruk, karena tidak ada pemasukan sama sekali yang mayoritas penumpangnya adalah anak sekolah dan diperparah dengan larangan mudik menjelang bulan puasa yang mengakibatkan para angkutan umum ini terlantar.
Para pekerja informal berharap pemerintah kabupaten jember memberikan jaminan ekonomi selama pandemic covid-19 berlangsung. Anggaran penanganan dampak virus corona Kabupaten Jember sendiri sangat minim jumlahnya dibandingkan kabupaten lain.
Hal ini disebabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak ada kejelasan untuk disahkan hingga saat ini. Tentu ini menjadi suatu persoalan yang seharusnya segera untuk diselesaikan.
Berita yang beredar terkait Anggaran Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 400 M yang digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Tetapi masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang belum menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Jember khususnya para pekerja informal. Tentu harapannya, pemerintah lebih transparan dan tepat sasaran terkait penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan uraian yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka kami Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB)-UNEJ Cabang Jember menyatakan sikap sebagai berikut :
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera mengesahkan RAPBD 2020.
Dalam situasi genting seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam upaya penanganan covid-19 secara sistematis. Oleh karenanya pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama bersinergi, segera dan cepat dalam mengupayakan RAPBD 2020 disahkan.
