Langkah ini diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) yang dihadiri Kepala Desa dan perangkat, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat desa pada hari Rabu (21/9/2022)
Regulasi ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD sebagai landasan penyusunan APBD setiap tahunnya.
Dimana dalam proses penyusunan dokumen memerlukan koordinasi antara instansi pemerintahan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui forum Musrembang. (tim)
Menurutnya, keamanan merupakan faktor penting yang harus dijaga demi kelancaran proses demokrasi. Dr. Bernhard juga…
Jakarta, EDITOR,- Debat publik perdana pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong periode…
Pemerintah Kota hanya bertugas mempersiapkan para pencaker sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi tersebut. Dengan demikian,…
“Ada pembekalan singkat calon menteri di Hambalang, Rabu,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi…
Lebih lanjut Bernhard mengingatkan jika ada ASN yang tetap melanggar aturan meskipun sudah diberikan sosialisasi,…
Danrem 181/PVT diwakili dalam sambutannya yang di bacakan Kasrem Kolonel Raden Dwi Djahjo Harsono mengatakan,…
