EDITOR.ID, Jakarta,- Kebijakan dan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menolak kegiatan kunjungan kerja diapresiasi. Saran sejumlah kalangan, jika bisa penolakan kunjungan kerja ini tak hanya bersifat temporer tapi menjadi kebijakan yang tetap. Artinya, kunjungan kerja yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada rakyat sebaiknya jangan dilakukan.
Pengamat politik Dr Urbanisasi salah satu yang mengapresiasi sikap dan kebijakan jajaran Dewan PSI DKI Jakarta yang menolak melakukan kunjungan kerja pada November 2019 ini.
“Sebaiknya kebijakan ini jangan bersifat temporer namun kalau bisa permanen, artinya demi mempertanggungjawabkan uang rakyat jangan melakukan kunker dengan uang rakyat yang tidak memberikan dampak kepada rakyat,” ujar Urbanisasi di Jakarta, Kamis (31/10/2019)
Urbanisasi mencontohkan praktek kunker yang sekadar formalitas. Misalnya kunjungan ke pejabat tertentu, belajar teknis ke instansi tertentu, studi banding ke daerah lain, ke kantor instansi pemerintah. “Kunjungan kerja semacam ini sebaiknya dihindari karena sifatnya hanya akan memboroskan anggaran dan merugikan rakyat,” katanya.
Urbanisasi menyarankan kunjungan kerja yang ideal adalah mengunjungi warga secara langsung tanpa seremonial. Tidak usah beramai-ramai atau harus ada sambutan dari tuan rumah dan acara seremonial.
“Kunker yang baik, jika ada anggota Dewan mau blusukan memastikan uang rakyat sudah digunakan untuk mensejahterakan mereka, mendatangi warga yang sedang tertimpa masalah dan musibah kemudian kita mendengarkan keluhan mereka, menyerap apa harapan mereka, kemudian memperjuangkan harapan mereka ke instansi yang berwenang,” papar Urbanisasi.
Sehingga PSI mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo. Presiden berulangkali menyarankan agar penyelenggara negara turun ke lapangan, memastikan pembangunan yang menggunakan anggaran rakyat sudah bisa dinikmati rakyat secara langsung.
“Misalnya anggaran untuk peningkatan pelayanan Puskesmas atau Rumah Sakit dengan menambah tenaga dokter dan paramedis, anggota Dewan harus mengecek langsung ke lapangan menemui calon pasien dan mencari tahu apakah pelayanan rumah sakit tersebut sudah manusiawi sesuai harapan mereka, tidak ada antrian panjang dan sebagainya, ini (kunker,red) saya setuju,” kata Urbanisasi.
Bukan Kunker yang seperti anak TK, beramai-ramai mendatangi kantor dan pejabat untuk formalitas atau lobi-lobi semata. “Jangan lagi ada kunker semacam ini apalagi mengunjungi pabrik, mengunjungi pejabat, hindari karena takutnya anggota dewan itu justru dimanfaatkan baik dari sisi anggaran maupun pengaruh pejabat yang didatanginya,” kata Urbanisasi.
