EDITOR.ID, Jakarta,- Banyak pertanyaan menggelayuti anggota Dewan DPRD DKI Jakarta terkait antisipasi banjir di Jakarta pada 2020. Salah satunya kenapa anggaran pembebasan lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rp500 Miliar di APBD kok belum terserap. Terus, apa proyek Naturalisasi janji kampanye Anies Baswedan yang sudah dikerjakan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, menilai pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai yang dikerjakan Pemprov DKI tidak jelas. Oleh karenanya, pihaknya mendukung pansus banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun 2020 kemarin.
“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggungjawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam, tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita,†terang Justin dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Justin mengatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan pada Mei 2019 sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai.
Namun, dirinya menyindir bahwa di awal 2020 warga Jakarta terkena musibah banjir yang terbilang parah selama beberapa tahun ini.
“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat “hadiah†tahun yang menyedihkan,†tutur Justin.
“Kalau memang Pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat bahwa kenyataanya kan banjir. Artinya, ada yang missed di sini,†tambah Justin.
Anies kunjungi korban banjir (ist)
Justin menyebut bahwa anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020. Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp500 miliar. Namun, kata Justin, penyerapannya baru sekitar 20 persen akibatnya program normalisasinya jadi tersendat.
Justin juga mengatakan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.
“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp670 miliar. Jadi, jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi,” tandas Justin.
Pakar UGM: Naturalisasi Sungai Malah Bikin Banjir
Pakar hidrologi UGM, Rachmad Jayadi. Rachman mengomentari kebijakan naturalisasi sungai yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengatasi banjir. Rachman menilai, naturalisasi justru membuat sungai tersumbat.
