EDITOR.ID – Malang, Menapaki usia ke 6 tahun, JAPUNG yang didirikan awal dengan nama Jaringan Festival Kampung Nusantara pada tanggal 17 Januari 2016 di Temenggungan ,Banyuwangi Jawa Timur. Hingga saat ini Japung masih berkibar dan berkreasi tanpa kenal kata henti.
Repost dari tulisan Prof Djoko Saryono Pagi ini:
Hari ini Jaringan Kampung (Japung) Nusantara berulang tahun keenam. Sejumlah orang atau tokoh mendeklarasikan dan menemani Japung Nusantara pada waktu-waktu awal berdirinya, sebutlah antaranya Bachtiar Djanan, Redy Eko Prastyo, Yoyok Harness, Aak Agus Wayan, Dwi Cahyono, Andang Bachtiar, Trie Utami, Melanie Budianta, Maryaeni, Riyanto, Singgih Prayogo, Helena Samuel Legi, dan lain-lain (maaf, banyak yang tak bisa disebut). Sejak awal langkah, seingat saya, saya juga sudah menjadi bagian di dalam Japung Nusantara. Karena itu, dalam ulang tahun hari ini saya hadiahkan refleksi tentang kampung.
KAMPUNG SEBAGAI BASIS PERLAWANAN SIMBOLIK
Djoko Saryono
Apakah yang ada di kepala, ingatan, dan bayangan sebagian besar di antara kita (baca: sebagian besar masyarakat Indonesia atau warga Indonesia pada umumnya) ketika disebut kata/istilah: kampung?
Yang terbit di kepala, teringat, dan terbayang niscaya gambar(an) serba negatif, suram dan kelam, serta sumber segenap persoalan. Memang, tampaknya alam pikiran atau cara pandang sebagian besar di antara kita, yang sudah dirasuki oleh cara berpikir kolonialistik yang dilanjutian oleh modernisme klasik-baku terutama pembangunan-isme (developmentalism) terkesan jumawa-congkak (arogan) terhadap kampung. Pandangan serba negatif dilekatkan pada kampung, nyaris tak tampak dimensi, aspek, dan spektrum keberadaan dan sosok kampung yang bisa disebut positif.
Bukan hanya dalam ingatan-bayangan, hal tersebut juga tampak tegas pada bahasa, wacana, makna, dan realitas kehidupan sehari-hari. Dalam simbol, semantik, dan realitas sosiologis, kampung mengalami stigmatisasi dan itu dibekukan oleh pelbagai kalangan. Betapa tidak!
Perhatikan saja, secara semantis atau bahasawi, istilah kampung senantiasa dimaknai negatif, malah destruktif. Sebagai contoh, buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kampung dimaknai sebagai berikut: /kam?pung/1 n kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah); 2 n desa; dusun; 3 n kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan; 4 a terkebelakang (belum modern); berkaitan dengan kebiasaan di kampung; kolot; ? halaman daerah atau desa tempat kelahiran.
Sementara itu, kata kampungan dimaknai sebagai: /kam?pung?an/ a 1 ki berkaitan dengan kebiasaan di kampung; terbelakang (belum modern); kolot; 2 ki tidak tahu sopan santun; tidak terdidik; kurang ajar. Pengertian kampung dan kampung amat negatif dan destruktif, bukan?!
Demikian juga dalam wacana publik dan akademik, istilah kampung senantiasa dihubungkan, dikonotasikan, diasosiasikan, bahkan diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, kekotoran, kekumuhan, kriminalitas, bahkan tak jarang sumber dan sarang gangguan-persoalan sosial. Lebih-lebih dalam realitas kehidupan sehari-hari, kampung dilekatkan dan dicitrakan dengan ketertinggalan, kerendahan, dan kejorokan.
Dalam realitas kehidupan sehari-hari betapa sering kita mendengar ucapan atau umpatan berbunyi: Dasar anak kampung!;
Benar-benar kampungan perilakunya!; Kampungan benar tindakannya!; Berperilakulah yang tertib, jangan kampungan; Jangan bermental kampung! Pendek kata, kampung serasa dan serupa daerah, wilayah, dan atau permukiman serba remang, bahkan gelap nyaris dalam segenap hal.
Hal tersebut mengisyaratkan tiga hal penting. Pertama, imajinasi, konstruksi, dan signifikasi kampung serba negatif, bahkan destruktif dalam leksikon-semantik, diskursus, dan praksis hidup sehari-hari.
Kedua, dalam kungkungan alam pikiran dan perspektif seperti tersebut, pemerintah, akademisi (terutama yang bergerak di sektor keruangan), pengusaha (terutama yang berkutat di sektor properti), bahkan politisi (terutama yang punya kewenenangan merencanakan tata ruang dan wilayah), dan pihak-pihak lain cenderung atau kerap melakukan labelisasi negatif, stigmatisasi, marginalisasi, dan atau eksklusi-isolasi terhadap (yang dinamai) kampung.
Di situlah kita melihat kampung cenderung dilekatkan pada daerah atau permukiman udik-jauh, terisolasi-terkurung, dan sejenisnya. Kampung adat dan Kampung Naga, misalnya, pasti dipersepsi udik-jauh, tradisional, kolot, dan berbeda dengan pusat kota.
Andai ada di kota (seperti kampung saya), kampung niscaya dihubungkan dengan kantong permukiman yang terkurung oleh ruang-ruang modern yang megah-mewah-bersih, misalnya pertokoan dan mall.
Bahkan akhir-akhir ini kampung juga dioposisikan dengan perumahan: di sini perumahan dianggap beda dengan kampung kendati sama-sama permukiman yang lekat dan lengket dengan kampung.
Karena itu, ketiga, tak jarang kampung mengalami diskriminasi dan segregasi keruangan (spasial-fisikal) dan sosial. Di sinilah kita lihat kampung tak terintegrasi dengan ruang-ruang lain di dalam kota sehingga akses fisikal dan sosial kehidupan kampung sering sulit. Bahkan di pinggiran kota atau jauh dari kota, kampung juga kerap dipisahkan dengan permukiman baru yang dinamai perumahan.
Sering kita saksikan yang disebut perumahan benar-benar terpisah secara spasial-fisikal dengan kampung (yang kerap dibatasi oleh tembok kokoh-tebal-menjulang yang menandakan batas kampung dengan perumahan!).
Tak heran, kita kerap menemukan keterbelahan dan keterpisahan ruang dan sosial di dalam sebuah tata ruang dan wilayah: ruang kampung versus ruang non-kampung (baca: perumahan, kantor, mall, dan sejenisnya) dan tata-kampung versus tata non-kampung.
Keterbelahan dan keterpisahan kampung versus non-kampung makin tegas, tajam, dan mengeras ketika pembangunan berlangsung timpang atau tak konektif, kebijakan pemerintah kurang terpadu, dan perubahan kultural tak terkendali.
Dalam hubungan ini kita menyaksikan ruang dan wilayah non-kampung mengalami pembangunan ekonomi-kapitalistik dan modernistik-material, sedangkan ruang-wilayah kampung kerap tak mengalami pembangunan secara berarti.
Tak heran, tumbuh ruang-ruang ekonomi, bisnis, perkantoran, ruko, rekreatif-modern, jalan hotmix, dan sejenisnya di ruang-wilayah non-kampung pada satu sisi dan pada sisi lain nyaris tak tumbuah apa-apa di kampung, malah kadang perlindungan pasar, tanah, dan fasilitas umum pun tidak.
Bahkan yang disebut kampung adat dan kampung tradisi, misalnya Kampung Naga, Kampung Way Rebo, dan Kampung Osing kurang mendapat sentuhan apa-apa, tak jarang malah kena eksploitasi atas nama konservasi budaya dan turisme.
Belakangan malah kampung terkesan mengalami neo-eksotisme dan neo-romantisme, yang dibayangkan sebagai ruang dan tempat singgah nyaman yang sementara.
Itu sebabnya, wajarlah ruang-wilayah kampung tumbuh tak seimbang dibandingkan dengan ruang-wilayah non-kampung. Perbedaan pertumbuhan dan perubahan ruang-wilayah kampung versus non-kampung tersebut lama-kelamaan tak hanya pada lapisan material, tatapi merasuk ke lapisan sosial dan simbolik pula.
Kita seperti menyaksikan dikotomi kebudayaan-peradaban kampung versus non-kampung dengan catatan: kebudayaan kampung dimaknai secara peyoratif (merendahkan-kecil) dan kebudayaan non-kampung dimaknai secara amelioratif (meninggih-megah).
Di sinilah lantas kita menyaksikan kampung sebagai objek pembangunan kendati terkesan dilakukan subjektivasi kampung, dalam arti kampung dijadikan subjek pembangunan.
Bermacam-macam sasaran, fokus, dan alamat program pembangunan diarahkan kepada kampung seolah-olah kampung harus digerakkan secara eksternal, tidak punya kapasitas endogen atau eksternal untuk bertransformasi menjadi lebih baik.
Padahal yang diperlukan kampung adalah politik ruang dan kewilayahan yang setara dan berkeadilan sehingga kampung dapat berdaulat dan berdaya.
Seingat saya, dalam konteks mendaulatkan dan menangguhkan kampung tersebutlah Jaringan Kampung Nusantara diwujudkan enam tahun lalu.
#ndlemingpagi# Prof. Djoko Saryono.17 Januari 2022
(galih)
