2. Kedua Negara Ukraina dan Rusia saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
3. Menyarankan PBB membentuk pasukan pemantau dan menyarankan pasukan internasional tersebut diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
4. Pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
5, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
“Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih,” kata Prabowo, dilansir AFP.
Namun saran dari Prabowo ini justru menuai kontroversi. Pasalnya Prabowo menyarankan PBB melakukan referendum. Padahal rakyat Ukraina sudah menyatakan referendum ingin melepaskan diri dari Uni Sovyet atau Rusia. Dan kini Ukraina telah lepas dari Rusia, Ukraina telah merdeka menjadi bangsa mandiri. Maka tak mungkin melakukan referendum ulang.
Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan Prabowo Subianto akan tetap aktif mendorong perdamaian dunia dengan mengusung politik bebas aktif. Prabowo, kata dia, akan mengupayakan segala hal untuk perdamaian dunia.
“Segala upaya untuk perdamaian dunia kita lakukan termasuk menyampaikan berbagai bentuk proposal dialog dan perdamaian dunia, terlepas apakah disetujui atau tidak, Menhan akan terus menyuarakan resolusi damai bukan hanya untuk Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik juga di belahan dunia lainnya, termasuk potensi-potensi konflik dan perang yang bisa mengganggu perdamaian,” kata Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (4/6/2023). (tim)