EDITOR.ID, Jakarta,- Lebih dari 270 daerah akan menggelar Pilkada serentak pada 2020. Perhelatan demokrasi lokal tersebut diagendakan berlangsung pada 23 September 2020 di mana saat ini sejumlah Partai Politik telah membuka pendaftaran kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah maraknya politik dinasti yakni pertalian kekerabatan antara pejabat publik di daerah dan bahkan di tingkat nasional dengan calon kandidat.
Artinya calon kandidat kepala daerah diduga berpeluang besar mendapatkan dukungan baik moril dan materil sehubungan di belakang mereka ada tokoh besar yang memiliki citra dan pengaruh besar di masyarakat dalam pemenangan calon kandidat tersebut.
Sebut saja saat ini yang sedang berancang-ancang maju adalah Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Joko Widodo yang berhasrat maju menjadi Calon Wali Kota Solo.
Selain itu, Bobby Nasution yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo juga telah resmi mendaftar sebagai Calon Wali Kota Medan.
Siti Nur Azizah, Anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pun hendak mencalonkan diri padal Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020.
Bupati Bandung Dadang M Naser saat ini juga sedang mendorong istrinya Kania Agustina untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020 sebagai calon Bupati Bandung.
Dan masih banyak kandidat lainnya yang muncul padahal masih bertalian darah dan kerabat dengan petinggi negara ini.
Nah, menyikapi hal ini, kami wartawan Portal Berita EDITOR.ID mencoba menghubungi Pakar Otonomi Daerah dan Politik Lokal Pror. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A melalui sambungan telepon.
Bagaimana menurut Prof dengan politik dinasti itu?
Politik dinasti itu politik yang muncul karena hubungan kekerabatan. Basisnya keturunan dan perkawinan. Anak, mantu, ipar, ponakan, kakak, adik, paman, bibi, dan isteri diperjuangkan dan didukung untuk masuk dalam pemerintahan.
Hal apa yang salah dari politik dinasti?
Politik dinasti itu bukan barang haram, juga tidak dilarang dalam konstitusi kita. Dinilai etis atau tidak, ya mungkin sedikit tak patutlah. Dengan itu semua sebenarnya sah-sah saja ia dimainkan, dijalankan. Tak masalah. Namun, yang perlu menjadi penekanan adalah politik dinasti itu tidak boleh asal-asalan atau karena aji mumpung.
Bisa diperjelas Profesor ?
Begini. Ada prasyarat di negara demokrasi. Pendidikan dan pengalaman, Rekam jejak dan jam terbang si kandidat. Tak bisa ujug-ujug. Saya kasih contoh. Dinasti Kennedy di Amerika. Anak cucunya Joe Kennedy itu terjun dan menyelam dalam dunia politik.
