Tim penyidik Kejagung mengklaim terus mendalami kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 8,3 trilliun, hingga saat ini Kejagung sudah menetapkan 6 tersangkanya., salah satunya, Johnny G Plate
Proyek dengan anggaran Rp28 triliun tersebut dimulai tahun 2020 — ditargetkan rampung pada 2024.
Proyeknya berupa pembangunan 4.800 menara BTS, yang ternyata baru dibangun 985 menara BTS. Itu pun setelah di cek kondisinya ternyata hanya tiang mati, sebagai menara BTS faktanya tidak berfungsi sama sekali bila dikatakan sebagai pemancar sinyal 4G seperti selayaknya yang telah disepakati — direncanakan sejak semula.
Alhasil, “ini proyek mangkrak. Yang sudah berdiri pun mangkrak,” lanjut Mahfud MD.
Hingga tahun 2021, dana yang sudah dikucurkan — keluar sebesar Rp 10 triliun.
Untuk apa duit itu? Nihil…!
Bukan hanya mangkrak, barangnya sendiri sebagian besar sudah tidak ada.
Begitulah. Johnny G Plate, sang menteri sebagai penggunaan anggaran (PA) pada proyek yang menjerat dirinya dengan ditetapkan oleh Kejagung sebagai tersangka kemarin — akhirnya Johnny G Plate setelah yang ke 3 kali diperiksa — merupakan pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung membuatnya keluar dari Gedung Bundar harus mengenakan baju tahanan warna merah pink dengan tangan diborgol.
Berbeda dengan perkara yang membelit Sekjen NasDem sebelumnya, Patrice Rio Capella. Pada kasus yang menjerat Johnny G Plate kali ini tak membuat Partai NasDem langsung menindak (memecat) kader ataupun petingginya ini.
Bahkan Johnny G Plate justru malah cenderung dibela ramai-ramai di DPP Partai NasDem.
“Terlalu mahal untuk diborgol,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Lain kader lain orangnya, lain pula ditanggapinya. Jabatan di partai saat berperkara boleh saja sama — namun, sambutan Ketum NasDem berbeda.
Mahfud MD kawal hingga tuntas kasus yang menjerat Johnny G Plate
Proses hukum sudah mulai di gulirkan, netizen maupun masyarakat luas menunggu-nunggu cerita kelanjutannya di proses pengadilan.
Pengusutan kasus korupsi di Kemenkominfo seperti diungkapkan oleh Mahfud MD diusut secara hati-hati.
Menurut Mahfud, sebenarnya kasus yang menjerat Johnny sudah diteliti berulang-ulang.
Namun, Mahfud mengingatkan penahanan Jhonny jangan sampai dikaitkan dengan politik.
Hal ini disampaikan Mahfud saat diwawancarai wartawan di Gedung Daerah Riau usai menghadiri peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 di Kabupaten Kampar, Rabu (17/5/2023) malam.
“Kan sudah agak lama isunya. Tapi agak terlambat, karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang oh ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang, hati-hati,” ucap Mahfud.
