Dewan Juri HWPA terdiri dari pakar, pemerhati, dan praktisi perlindungan WNI dari berbagai latar belakang yang relevan dengan isu perlindungan WNI.
HWP pertama kali digelar tahun 2015 hingga tahun 2018 telah diberikan kepada 39 individu dan 28 lembaga yang terdiri atas pejabat dan staf perwakilan RI, mitra kerja Kementerian Luar Negeri mitra kerja perwakilan RI, masyarakat madani, pemerintah daerah dan jurnalis media.
Perlindungan WNI merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam butir pertama agenda Nawa Cita. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri menjadikan perlindungan WNI sebagai salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia. (tim)
