EDITOR.ID, Jakarta,- Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) menilai, pengangkatan Irjen Pol Petrus Golose sebagai pejabat baru Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) telah memupus harapan dan menutup peluang jenderal bintang dua Polri untuk masuk dalam bursa calon Kapolri.
Padahal sebelumnya ada salah satu dari tiga jenderal bintang dua polri yang disebut sebut akan menjadi bintang tiga dan masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Irjen M Fadil (Kapolda Metro Jaya), Irjen Lufthi (Kapolda Jateng), dan Irjen Dofiri (Kapolda Jabar).
Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) mencium gelagat adanya strategi mengulur ulur waktu pergantian Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah strategi untuk mengunci masuknya jenderal bintang dua untuk bisa ikutan dalam bursa calon Kapolri.
“Strategi ini sebenarnya adalah tindakan maladministrasi dimana seorang pejabat negara yang sudah pensiun tapi tak kunjung diganti. Kepala BNN Komjen Heru sebenarnya sudah pensiun sejak 1 Desember 2020 tapi tak kunjung diganti. Pergantian baru dilakukan pada 23 Desember ini,” ungkap Neta dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke EDITOR.ID di Jakarta, Rabu (23/12/2020)
Lebih lanjut Neta mengatakan bahwa setelah melakukan maladministrasi selama 23 hari, Kapolri Idham Azis akhirnya mengganti Kepala BNN Komjen Heru dan mengangkat pejabat baru Irjen Petrus Golose.
“Memang jika pergantian dilakukan pada akhir November lalu tentu sarat dengan manuver politik berbagai pihak. Sebab dalam pertarungan jenderal bintang dua itu melibatkan orang orang dekat elit kekuasaan, mulai dari Kapolri Idham Azis, Presiden Jokowi, dan kubu Pejaten,” paparnya.
Sehingga tarik menariknya sangat kuat. Kini solusinya sudah dilakukan, Mabes Polri mendorong Irjen Petrus Golose sebagai kubu netral yang sekaligus mengunci bursa calon Kapolri untuk jenderal bintang dua.
“Dengan tertutupnya jenderal bintang dua masuk dalam bursa, calon Kapolri saat ini hanya diisi para calon dari jenderal bintang tiga berpangkat Komjen,” sebut Neta.
Diperkirakan, pekan depan, baik Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri maupun Kompolnas sudah memproses nama nama calon Kapolri untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.
“Dari nama nama itu Jokowi akan memilih satu nama yang akan diserahkan ke DPR agar bisa dilakukan uji kepatutan oleh Komisi III,” sebut Neta.
DPR sendiri saat ini masih reses dan baru akan mulai beraktivitas pada 11 Januari 2021.
Diperkirakan saat DPR memulai aktivitas, nama calon Kapolri sudah dikirimkan Istana Kepresidenan ke lembaga legislatif.
