Jakarta, EDITOR.ID,- Isu refshuffle kembali menghangatkan situasi politik di tanah air. Wacana ini muncul entah kebetulan atau tidak, terjadi bersamaan dengan masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ide untuk melakukan kocok ulang pertama kali digaungkan Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi. Mantan politisi PDIP ini melontarkan adanya peluang dari Jokowi untuk mengganti para menterinya agar pekerjaan di kabinetnya berjalan efektif.
Meski begitu, Budi Arie mengatakan reshuffle menteri sepenuhnya hak presiden. “Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden,” kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, pada Kamis (13/6/2024).
Kenapa tiba-tiba loyalis Jokowi ini memunculkan isu reshuffle? Apakah ini ada kaitannya dengan sikap PDIP yang mulai berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bahkan tak segan-segan PDIP mengkritik dan menyerang kebijakan Presiden Jokowi.
Sehingga suasana kekompakan di jajaran menteri Kabinet Jokowi ikut terimbas. Pasalnya di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi masih banyak bercokol kader-kader dan loyalis PDIP yang menjabat Menteri.
Budi tak mengelak atau membenarkan ketika ditanya apakah menteri yang bakal di-reshuffle berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja menteri, termasuk yang berasal dari PDIP. PDIP diketahui kini berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dan banyak mengkritik kebijakan Jokowi.
“Makanya itu kan suara suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Budi mengatakan publik bisa melihat sendiri kinerja para menteri yang bersemangat dan tidak dalam menyukseskan program Jokowi. “Ya kan bisa diliat, mana yang masih semangat tempur 45,” ujarnya.
Menanggapi isu reshuffle yang didorong relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi, politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan keputusan untuk reshuffle menteri merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Chico mengatakan PDI Perjuangan tidak dalam kondisi menolak atau menerima isu tersebut.
Hal itu, kata dia, lantaran sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo untuk mengutak-atik masa kerja kabinet yang hanya tersisa tiga bulan lagi.
“Kita tidak bisa melakukan apa-apa terkait pencopotan misalnya, kan enggak bisa maksa tetap duduk di jabatan artinya ini memang sebagai sistem presidensial, mencopot, mengganti, atau menunjuk menteri itu adalah hak presiden” ujar Chico Hakim sebagaimana dilansir Tempo pada Sabtu (15/6/2024).
