Oleh : Edi Winarto
Direktur Peneliti Indonesian Public Wacth Integrity
Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah peristiwa politik yang terjadi di tanah air belakangan ini cukup mengejutkan publik. Mulai dari isu Ketum PSI Kaesang Pangarep disodorkan ke Pilgub Jakarta, isu pemilihan kepala daerah, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, PKB, PKS, dan NasDem bergabung ke koalisi Prabowo hingga pergantian menteri jelang 2 bulan Presiden Joko Widodo mengakhiri kekuasaannya.
Perhatian publik terfokus pada peristiwa politik yang hanya dipandang dari satu sudut casingnya atau permukaannya saja. Sehingga semua peristiwa politik yang terjadi kemudian dituduhkan ke Presiden Joko Widodo sebagai kambing hitam atas muara peristiwa politik ini. Padahal pandangan tersebut salah besar.
Menurut pandangan penulis, peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini adalah bagian dari operasi senyap untuk menyiapkan transisi pemerintahan dari Joko Widodo-Maruf Amin ke Presiden dan Wapres baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agar berjalan mulus.
Tim persiapan pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa banyak gaduh dan polemik telah bergerak membangun struktur sosok yang nantinya akan menduduki pos-pos strategis dalam lingkaran kekuasaan di pemerintahan Prabowo-Gibran di 2024-2029 nanti.
Meski Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada bulan Oktober 2024 nanti, namun struktur sosok-sosok yang akan diberi kepercayaan untuk menduduki kursi kekuasaan dan akan membantu kerja-kerja Prabowo-Gibran sudah mulai dipersiapkan.
Disini publik masih banyak yang ber-euforia seolah semua ini adalah skenario Jokowi. Mata publik tertuju dan menyalahkan bahwa kejadian politik belakangan ini adalah “cawe-cawe” Jokowi. Padahal peristiwa yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari operasi senyap dan konsolidasi politik untuk persiapan membentuk tim dan struktur pemerintahan ke depan.
Operasi senyap dan Konsolidasi politik dimulai dengan menempatkan posisi pengelolaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari orang-orang ring Satu atau orang dekatnya Prabowo Subianto.
1. Ir. Simon Aloysius Mantiri, S.T., M.B.A. (Gerindra) – Komisaris Utama Pertamina
2. Fuad Bawazier (Gerindra) – Komisaris Utama MIND.ID
3. Burhanuddin Abdullah (Gerindra) – Komisaris Utama PT PLN
4. Fauzi Baadilla (Gerindra) – Komisaris PT Pos Indonesia
5. Felicitas Tallulembang (Gerindra) -Komisaris PT Bank Syariah Indonesia
Kemudian strategi untuk memenangkan dan menempatkan “orangnya” juga dilakukan tim Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi Prabowo pada pemilihan kepala daerah. Sejumlah daerah strategis digarap, mulai dari Sulsel, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, puncaknya Jakarta.
