Jakarta, EDITOR.ID,- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menengarai sampai saat ini masih ada pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpapar paham radikalisme. Bahkan mereka membentuk jaringan dan kelompok yang memiliki pemikiran sama.
“Bukan masih banyak, mungkin masih ada jaringannya (radikalisme),” kata Rycko saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9).
Kendati demikian, Komjen Rycko tidak menyebutkan ada berapa dan di perusahaan BUMN mana saja para pegawai yang terpapar paham radikalisme.
Jenderal bintang tiga ini juga tak menjelaskan afiliasi dari kelompok radikal mana yang menyusup ke BUMN tersebut.
Mantan Kapolda Jawa Tengah ini hanya mengatakan selama ini BNPT selalu melakukan pemantauan dan perbaikan data jejak rekam pegawai BUMN yang diduga terpapar radikalisme. “Saya enggak bisa jelaskan, yang jelas jaringannya ada,” kata dia.
Menindaklanjuti temuan itu, Rycko memastikan BNPT akan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di tubuh BUMN. Salah satu caranya melalui asesmen terhadap pegawai BUMN yang memiliki risiko tinggi terpapar.
Melalui asesmen ini pula, ia akan mengkategorikan para pegawai BUMN yang terpapar radikalisme. Setelah itu, BNPT akan melakukan deradikalisasi kepada pihak yang terpapar.
“Asesmen BNPT akan melihat kategorinya yang intoleran, kemudian yang intoleran pasif, intoleran aktif kemudian terpapar,” kata dia.
Rycko yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Rycko termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, serta Idham Azis, dkk.
Pada pertengahan Agustus 2023 lalu publik dihebohkan ada keterlibatan oknum pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam kasus terorisme. Oknum pegawai PT KAI berinisial DE telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan terorisme. DE merupakan juru lansir KAI.
Pada tahun 2019 lalu, Kepala BNPT kala itu Suhardi Alius sempat mengungkapkan pegawai BUMN yang terpapar paham radikalisme. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.
Suhardi juga memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.
