EDITOR.ID, Dalam berbagai kesempatan, Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, mengemukakan bahwa partai politik mengalami krisis kepercayaan rakyat. Partai NasDem hadir sebagai ikhtiar untuk mengembalikan kedudukan, peran penting dan strategis partai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pandangan Pak Surya itu diperkuat dengan hasil survey yang nempatkan partai politik sebagai lembaga dengan tingkat kepecayaan rakyat terendah.
Setidaknya, ada 3 lembaga survey nasional yang kredibel memiliki kesimpulan yang sama kendati dengan angka yang berbeda. Sebut saja hasil survey LSI 53 persen, Indobarometer 49,1 persen dan Charta Politica 45,8 persen. Hasil survey tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai politik. Semua tergantung pada para pengurus partai politik merestorasi secara aksiologis dalam memberikan kebermanfaatan nyata terhadap rakyat.
Muslim Tanja, Manager riset Charta Politica mengungkap 3 alasan yang menjadi dasar publik kurang percaya terhadap partai politik. Pertama, kerja-kerja partai politik belum dirasakan masyarakat secara langsung. Kedua, ramai kader partai politik di parlemen yang terjerat kasus korupsi. Ketiga, kedekatan hubungan partai politik dengan masyarakat kurang emosional. Maka dari itu, untuk memperkuat Party ID NasDem, mau tidak mau, 3 alasan tersebut harus difahami dengan mafhum mukhalafah atau logika terbalik, sehingga sekaligus bisa menjadi jawabannya:
Pertama, NasDem harus berusaha meningkatkan kerja-kerja riil di masyarakat secara langsung. Publik menginginkan partai politik tak cuma hadir pada saat ada agenda pemilihan, tapi sepanjang tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, selalu hadir untuk menyalurkan, memperjuangkan dan mengawal aspirasi rakyat. NasDem dituntut untuk menjawab problem sehar-hari dalam berbagai bidang. Peningkatan peran ketua atau wakil ketua bidang dan sayap partai dalam advokasi, agregasi dan partisipasi masyarakat pada pembangunan nasional, daerah dan desa.
Kedua, menggalakkan pendidikan antikorupsi atas kerjasama NasDem dengan KPK, bertujuan meningkatkan integritas kader. Dengan peningkatan pengetahuan bentuk-bentuk korupsi politik, maka sedari dini membentengi kader NasDem terjerat kasus korupsi. Sanksi pecat atau mundur bagi kader NasDem yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, membuat kader NasDem hati-hati dan bahkan menjauhkan diri dari praktek politik koruptif dalam menjalani kekuasaan. Sehingga dengan demikian, NasDem dapat mewujudkan good and clean party (partai yang baik dan bersih), yang merupakan modal sosial dan moral dari good and clean goverment (pemerintahan yang baik dan bersih).
