Jakarta, EDITOR.ID,- DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Tengah membantah tuduhan sepihak Todung Mulya Lubis dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Todung sebelumnya menuduh sejumlah anggota intel kepolisian mengintimidasi rapat internal PDIP di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Tuduhan Todung Mulya Lubis ini sangat mencederai dan menjatuhkan citra serta wibawa kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah Muharram Nurdin langsung membantah tuduhan Todung Mulya Lubis. Ia menegaskan tak ada aparat kepolisian yang ikut masuk di Rapat internal mereka.
Muharam membenarkan pihaknya memang menggelar acara Rakerda internal di wilayah Palu. Namun sekali lagi Muharam memastikan tidak ada satupun pihak luar yang disebut mengikuti agenda yang dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersebut.
“Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Muharram mengakui dirinya memang tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai usai lantaran harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, ia memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta Rakerda.
“Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu,” jelasnya.
Oleh karenanya, Muharram menegaskan tidak ada satupun pihak intel yang disebut-sebut mengikuti rapat internal. Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak DPP beserta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengklarifikasi isu tersebut.
“Bahwa laporan ada intel di dalam sudah kita klarifikasi, tapi saya menganggap clear saja karena memang sampai sekarang tidak ada laporan dari staff saya seperti itu,” jelasnya.
“Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itukan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut Staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa,” imbuhnya.
Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho juga memastikan seluruh jajarannya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk pengerahan intelijen kepada partai politik.
“Polri sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat politik praktis. Polri fokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman damai dan sejuk,” tegasnya.
