EDITOR.ID, Bandung – Penyebaran virus corona atau COVID-19 di tanah air memasuki babak baru. Upaya memutus mata rantai penularan dengan vaksinasi dilakukan secara massif disertai dengan mutasi COVID-19 B117 yang disebut lebih ganas kini sudah masuk ke Indonesia melalui penularan terhadap WNI yang pulang ke tanah air beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, kedatangan B117 ke tanah air harus menjadi peringatan keras bagi Satgas COVID-19, bahwa ketegasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan daya ampuh vaksinasi perlu ditingkatkan.
“Memang ini mengkhawatirkan karena sebetulnya kita sudah menerapkan protokol masuknya warga yang ketat. Tetapi sudah bocor, masuknya warga dengan kasus B117 sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Kita harus perketat pengawasan perbatasan,” ujar Farhan dalam keterangan persnya, Selasa 16 Maret 2021.
Lanjut Farhan, beragamnya vaksin yang datang ke Indonesia harus diuji daya tahannya menangani mutasi B117. Jangan sampai, lanjut Farhan, vaksin yang diterima warga tidak menjadi anti body terhadap variant mutasi COVID-19. Untuk diketahui, vaksin yang dibeli Indonesia untuk vaksinasi di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional.
Kemudian vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional. Kemudian vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional. Dan vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.
“Efektifitas nya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional, bisa gagal total,” katanya.
Farhan menambahkan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin bagi wilayah – wilayah terutama pedesaan. “Evaluasinya, masih belum cukup distribusi yang merata. Kita perlu kejar dengan meningkatkan kecepatan pemerataan vaksinasi,” tegasnya.
Farhan menegaskan, program vaksinasi patut diawasi dan didorong dalam realisasinya karena didukung moral dan anggaran sangat besar. “Anggaran Rp74 triliun adalah angka yang sangat besar. Demikian juga usaha diplomasi untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara, menunjukan bahwa kita sebagai bangsa punya prioritas utama program vaksinasi Nasional ini,” ujarnya.
“Maka ekspektasi kita sangat tinggi. Namun eksplorasi atau harapan ini, belum bertemu dengan kenyataan. Kenyataannya masih banyak kekhawatiran masyarakat soal kepastian vaksinasi, dan ini menimbulkan keresahan. Jadi saatnya pemerintah mulai melibatkan semua elemen bangsa untuk mensukseskan vaksinasi Nasional ini,” tambahnya.
Farhan menambahkan, jangan sampai alokasi anggaran yang didapatkan untuk pengadaan vaksin tidak terdistribusikan maksimal ke tangan masyarakat. Bahkan, perlu diantisipasi batas kadaluarsa vaksin yang siap disuntikan namun belum didistribusikan.
“Secara teknis pemerintah harus segera melakukan distribusi dan menggelar vaksinasi massal. Hal ini membutuhkan pengelolaan dan pengorganiaasian yang baik. Mobilisasi sumber daya dan anggaran harus fokus pada program vaksinasi, karena kita perlu selesaikan dalam satu tahun 2021,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masalah laju penyuntikan vaksin Covid-19 bukan karena tempat pelaksanaan vaksinasi. Namun, terkait ketersediaan vaksin. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
“Banyak pertanyaan soal laju penyuntikan, laju penyuntikan ini masalahnya bukan di tempat penyuntikan, tapi di ketersediaan vaksinnya,” kata Budi. Lebih lanjut, Budi mengatakan, hingga 14 Maret 2021, sebanyak 5,4 juta orang sudah disuntik vaksin COVID-19. “Kita sudah menyuntik sekitar 5,4 juta orang dan 4,4 juta orang dari target tahap kedua ini 38 juta atau sekitar 10 persen lebih,” pungkasnya.
