Sembari aktif di ponpes, Gus Irfan mengajar di AKPER Widyagama Malang pada 2013-2016. Dua tahun berikutnya, pada 2018, ia sempat dipanggil untuk menjadi Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno. Ia diperhitungkan Timses Prabowo karena posisinya di Lembaga Perekonomian NU (LPNU). Gus Irfan menduduki posisi strategis di LPNU sebagai wakil ketua.
Gus Irfan juga dikenal sebagai serta politikus Indonesia yang tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Di partai pimpinan Prabowo itu, Gus Irfan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan.
Selain itu, Gus Irfan juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), salah satu organisasi sayap Partai Gerindra.
Pada Pileg 2024, Gus Irfan maju dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII dan meraih 77.433. Perolehan suara itu sukses mengantarkannya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji.
Tantangan Gus Irfan Wujudkan Mimpi Prabowo
Kini untuk urusan haji telah dibentuk badan sendiri dan terpisah dengan Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Haji sudah menjadi lembaga yang setingkat dengan kementerian.
Tugas berat langsung menanti Irfan dan Danhil, mengingat persiapan haji harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Menariknya, Kementerian Agama juga telah melakukan berbagai persiapan serta mengembangkan sejumlah skema-skema pelaksanaan ibadah haji.
Dengan dipisahkannya urusan haji ini, maka patut ditunggu apakah persiapan akan kembali dari nol atau meneruskan dari apa yang telah dikerjakan Kementerian Agama selama ini.
Pasalnya, mengurusi persiapan haji sangat kompleks, tidak hanya dalam tataran dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Di dalam negeri, misalnya, jamaah yang masuk dalam daftar berangkat tahun depan harus melakukan manasik mulai di tingkat kecamatan.
Kementerian Agama yang memiliki kantor wilayah di kota/kabupaten hingga provinsi menjadi basis penyelenggaraan manasik haji serta persiapan-persiapan lainnya. Ketika Badan Haji dibentuk tentu program manasik haji harus menjadi salah satu prioritas yang mesti dituntaskan.
Begitu pula dengan pengecekan kesehatan. Jamaah calon haji Indonesia harus mulai dicek kesehatan demi memastikan istithaah kesehatan yang diterapkan Arab Saudi.
Selain itu, Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan perihal daftar penyakit menular dan tidak menular apa saja yang dilarang ikut berhaji.
Sementara di luar negeri, persiapan kontrak-kontrak seperti akomodasi, transportasi, hingga konsumsi harus sudah berjalan pada Oktober ini. Dengan begitu, saat memasuki November dan Desember seluruh kontrak harus dipastikan selesai.
