Banyuwangi, EDITOR.ID – Kedatangan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, beserta rombongan, Kamis (31/8/2023), dalam rangka meninjau pelaksanan Latihan Gabungan Bersama SGS (Super Garuda Shield) tahun 2023 yang bertempat di PLP V Marinir Baluran Situbondo Jawa Timur.
Turut dalam penyambutan tersebut Wadankodiklatau Marsda TNI I Made Susila Adnyana, Wasops kasau Marsma TNI Suliono, Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Jamaludin, Kadisops Lanud Abd Saleh Kolonel Pnb Wisnu Aji Prabowo, Dandim 0825/Bwi, Danlanal Bwi.
Yudo Margono menolak perbaikan penjara militer
Panglima TNI mengaku sempat menolak pengajuan perbaikan penjara militer atau pemasyarakatan militer (masmil).
Hal itu agar prajurit yang bersalah kapok atau mendapatkan efek jera atas kesalahan yang telah diperbuat.
“Jadi jangan merasa kalau diproses di pidana militer itu ditutup-tutupi, disayang-sayangi. Enggak ada, kami juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Masmil, penjara kita saya sampaikan enggak usah diperbaiki. Penjara ini hanya untuk prajurit-prajurit yang salah,” ungkap Panglima di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) 5 Marinir Baluran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023).
Panglima TNI juga mengungkapkan dirinya sempat menolak pengajuan perbaikan penjara militer atau pemasyarakatan militer (Masmil).
Menurut Panglima TNI, apabila penjara militer diperbaiki justru itu akan membuat prajurit yang bersalah “keenakan”.
“Biarin aja dengan kondisi seperti itu, biar dia merasakan. Jangan sampai prajurit yang salah tadi, justru masmil jadi bagus. Loh kok enak. Enggak ada, makanya kemarin diajukan perbaikan enggak ada perbaikan. Biar seperti itu. Biar kapok dia, enggak melakukan kesalahan lagi,” tegas eks kepala staf TNI Angkatan Laut.
Sengaja dibiarkan
Kondisi Masmil sengaja dibiarkan seperti saat sekarang ini agar prajurit TNI yang melakukan kesalahan menjadi kapok dan tidak mengulangi perbuatannya.
“Kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Masmil kita, penjara kita, sudah saya sampaikan nggak usah diperbaiki. Penjara ini untuk prajurit-prajurit yang salah, jadi biarin saja dengan kondisi yang begitu, biar mereka merasakan,” sambung Yudo Margono.
“Jangan sampai justru prajurit yang salah tadi, justru Masmil-nya jadi bagus, loh kok enak, nggak ada. Makanya kemarin diajukan perbaikan, nggak ada, biarin seperti itu, biar kapok dia, nggak melakukan kesalahan lagi,” tambah Yudo Margono.
Terkait 3 oknum TNI yang diduga lakukan kekerasan hingga tewaskan pemuda asal Aceh, Imam Masykur.
Penculikan, penyiksaan, penganiayaan terhadap pemuda Aceh Imam Masyur yang dilakukan 3 oknum TNI hingga korbannya tewas, (12/8/2023), jasadnya dibuang di waduk Purwakarta — kemudian jasadnya ditemukan di Sungai Karawang.
Hal tersebut diungkapkan Yudo Margono ketika ditanyai wartawan soal tiga oknum TNI yang diduga lakukan kekerasan hingga tewaskan pemuda asal Aceh, Imam Masykur.
Alasan tidak memperbaiki penjara militer
Pernyataan Panglima TNI tersebut berangkat dari kasus oknum Paspampres dan dua anggota TNI yang menjadi tersangka pembunuhan warga Aceh, Imam Masykur.
Oknum Paspampres tersebut adalah Riswandi Manik alias Praka RM. Sementara, dua prajurit TNI yang dimaksud yaitu Praka HS anggota di Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka J anggota Kodam Iskandar Muda.
Ketiganya kini ditahan di Pomdam Jayakarta dan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penculikan, penyiksaan, penganiayaan, pemerasan, dan tindak kekerasan yang menewaskan Imam Masykur (25), warga Bireuen, Aceh, yang tinggal di Rempoa, Tangerang Selatan.
Yudo Margono menjelaskan, TNI akan memberikan hukuman sepadan bagi anggota yang bersalah dan tak akan ditutupi ke publik.
“Sekarang ini zamannya sudah terbuka semuanya bisa diakses, enggak mungkin kami akan menutup menutupi. Apa yang pernah saya tutup-tutupi, dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum,” tegas Yudo Margono.
Tak ada impunitas
Yudo Margono menegaskan, tidak ada impunitas bagi prajurit TNI yang melakukan kesalahan.
“Silakan masyarakat atau media memantau-memonitor proses hukum dari prajurit yang kemarin sudah kita laksanakan, langsung kita laksanakan proses hukum,” harap Yudo Margono.
“Selalu saya sampaikan, tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan, apalagi sampai tindak pidana berat dan kita tidak menutup-nutupi,” tegas Yudo Margono.
Proses hukum pengadilan militer transparan
Yudo Margono juga menyebutkan proses hukum dilakukan secara transparan. Ia menegaskan tak akan melindungi prajurit TNI yang bersalah.
Panglima justru malah mempersilahkan kepada wartawan maupun masyarakat bertanya kepada penyidik, dan lanjut Yudo Margono melihatnya di berita-berita yang sudah beredar — penyidik dari Puspom Kodam sudah menyampaikan semuanya.
Bahkan sambung Yudo Margono melihat penyidikannya secara terbuka menyampaikan ke para media, dan masyarakat bisa langsung mengaksesnya.
“Jadi tolong jangan ada lagi, apa namanya, seolah-olah kami ini melindung-lindungi prajurit (yang lakukan kesalahan), tidak,” lo papar Yudo Margono.
“Semuanya bisa diakses, tak mungkin kami ini akan menutup-nutupi lagi,” tegasnya.
“Apa yang pernah saya tutup-tutupi. Dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum”? tanyanya.
” Jadi jangan asal… waaah kalau diproses di pidana militer itu buat di tutup-tutupi disayang-sayangi, nggak ada, kita juga punya penjara yang standar, dengan penjara di luar,” jelasnya.
“Masmil kita, penjara kita nggak usah diperbaiki, penjara ini untuk prajurit-prajurit yang salah, ya dibiarin aja dengan kondisinya seperti itu biar dia merasakan — jangan sampai justru yang prajurit yang salah tadi justru Masmilnya jadi bagus, lah kok enak – nggak ada,” bebernya.
“Kemarin diajukan perbaikan — nggak ada perbaikan, biar seperti itu, biar kapok,”! tegasnya. ***
