EDITOR.ID, Jakarta,- Pengamat politik Dr Urbanisasi punya pandangan cukup unik. Ia mendesak Presiden terpilih Joko Widodo untuk memberikan kursi kepada Partai Gerindra. Lho kok? Bukannya selama ini Partai Gerindra mengusung Ketumnya Prabowo Subianto sebagai calon Presidennya. Kok sekarang masuk koalisi Jokowi?
Ini dasar dan alasan Urbanisasi mendorong Presiden Joko Widodo melibatkan kader Partai Gerindra ke dalam gerbong pemerintahannya.
“Pertama, saya kira pak Jokowi harus mampu merangkul semua kekuatan politik dan komponnen bangsa untuk ikut membangun bangsa ini dalam pemerintahannya ke depan,” ujarnya kepada EDITOR.ID di Jakarta.
Apalagi, lanjut Urbanisasi, kekuatan politik Gerindra di Parlemen cukup besar juga. Gerindra menempati rangking ketiga. Jumlah kursi partai ini nyaris sama dengan Partai Golkar di DPR.
Selain itu pelibatan Gerindra dalam pemerintahan, lanjut Urbanisasi akan sedikit mengurangi sisa-sisa residu polarisasi antara grass root pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo.
“Jadi ketegangan politik di tingkat akar rumput yang ramai di media sosial bisa dieliminir dengan selalu tampilnya Jokowi dengan Prabowo dalam sinergi politik, minimal pendukung Prabowo akan sadar bahwa sekarang idolanya atau pimpinannya tidak ada masalah apapun dengan Jokowi, bahkan bersatu dan bekerjasama,” papar staf pengajar Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara ini.
Kedua, lanjut Urban, sapaan akrab Urbanisasi, publik juga bisa langsung mengetahui dan mengevaluasi apakah para kader dan elit Partai Gerindra memang punya kemampuan mewujudkan janji kampanyenya soal pengelolaan pemerintahan.
Selama ini dalam kampanyenya Gerindra mengkritisi pemerintahan Jokowi soal pengelolaan APBN dengan utang luar negeri, susahnya mencari lapangan pekerjaan, investasi asing.
“Nah usulan saya, kader Partai Gerindra ink diberi pos misalkan Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja atau Menteri Investasi, tujuannya apa? agar kita bisa tahu ketika mereka menduduki kekuasaan dan mengelola pemerintahan mampu ga mereka mewujudkan janji kampanyenya atau minimal menjawab kritik mereka sendiri,” kata Urban.
Ketika ada kader Gerindra duduk di jabatan Menteri Keuangan mampu tidak mereka mencari sumber pendanaan pembangunan tanpa menggunakan utang luar negeri. Mewujudkan formulasi neraca APBN berdasarkan pendapatan asli negara.
“Atau jika Gerindra diberi posisi sebagai Menteri Tenaga Kerja, mampu tidak sang menteri mewujudkan janjinya bisa membuka lapangan kerja secara luas, cepat dan massif kepada usia produktif namun masih sebagai pengangguran,” katanya.
