Menurut Wakil Ketua TKN, Habiburokhman menyayangkan adanya sejumlah kalangan yang pikirannya negatif menurutnya sesat pikirannya dengan menarasikan menganggap bahwa seolah-olah Presiden Jokowi ingin menggunakan kekuasaannya untuk keberpihakannya untuk memenangkan Paslon nomor urut 2.
Logika itu runtuh sejak awal, karena Pasal 7 konstitusi, bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kedua kalinya dan tetap menjabat sebagai presiden incumbent,” katanya dihadapan para awak media.
Habiburokhman menambahkan bahwa secara hukum, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung Paslon manapun.
“Narasi itu secara prinsip dan etik tidak ada yang salah. Tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar kalau Pak Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres,” tambahnya.
Menurutnya sudah sesuai apa yang tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1) UU 39/1999, disitu jelas mengatur bahwa setiap orang berhak memilih dan mempunyai keyakinan politik.
Oleh karena itu Habiburokhman menegaskan, Jokowi berhak menyatakan dukungan terhadap salah satu kontestan Pilpres 2024, sepanjang tidak menyalahgunakan wewenang.
“Poinnya adalah, selama tidak menyalahgunakan kekuasaan, presiden boleh mengungkapkan dukungannya,” sambungnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/1/2024).
Bukan hanya dirinya, Jokowi juga memastikan bahwa para menteri juga memiliki hak berpolitik setara dengan dirinya. Menurut Jokowi para menteri diperbolehkan juga berkampanye dan memihak. Sebab hal itu menurut mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, sebagai hak berdemokrasi.
Akan tetapi Jokowi mewanti-wanti bahwa jangan sampai kegiatan kampanye dan keberpihakannya kepada salah satu paslon menggunakan fasilitas negara.
Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika menanggapi pertanyaan wartawan perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). ***
