Jakarta, EDITOR.ID,- Suasana politik di PDI Perjuangan mulai memanas dan mencekam jelang agenda Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025. Elit partai Banteng menuding ada gelagat partainya akan diganggu. PDIP membuktikan kecurigaannya dari beredarnya spanduk dan baliho yang mendiskreditkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan kepengurusan partai di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
DPP PDI Perjuangan mencium akan ada upaya pihak luar yang berupaya mengacak-acak internal partai dan gelaran Kongres PDIP yang bakal digelar 2025 mendatang.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, upaya itu terlihat dari munculnya sejumlah baliho dan spanduk berisi serangan isu kepada PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.
Ronny juga mengatakan, baliho, spanduk serta serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat seluruh kader PDIP marah.
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan meminta seluruh kader untuk bersiap siaga menghadapi pihak luar yang berupaya mengganggu internal partai dan gelaran Kongres PDIP yang bakal digelar 2025 mendatang.
Ronny Talapessy mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan Siaga-1 kepada Satgas PDIP jelang Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025.
Ronny menegaskan, PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, jika perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.
