Juga, status keandalan teknologi industri; analisis dampak sosial ekonomi, lingkungan, keamanan, dan keselamatan; analisis nilai manfaat uang; skema pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek; analisa dan mitigasi risiko; potensi pemanfaatan teknologi industri; dan tahapan proses alih teknologi.
“Pengusul Proyek dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi, konsultan, dan/atau asosiasi pelaku usaha,†tertuang dalam Pasal 6.
Dokumen usulan pengadaan disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan penilaian, dengan dibantu oleh tim kerja. “Dalam melakukan penilaian, Tim Verifikasi mengacu pada perencanaan pembangunan nasional,†bunyi ketentuan pada Perpres 118/2020 ini.
Disebutkan pada Pasal 8 ayat (2), penilaian dilakukan untuk menetapkan bahwa usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci telah memenuhi keadaan tertentu; menentukan teknologi industri yang akan diadakan melalui Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; menetapkan mekanisme pendanaan dan/atau pembiayaan; dan menetapkan mekanisme pelaksanaan alih teknologi.
Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan oleh Pengusul Proyek berdasarkan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Adapun penetapan pengadaan sendiri dilakukan Menteri selaku ketua Tim Verifikasi berdasarkan rekomendasi tim kerja.
Diterangkan pada Pasal 13, Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat dilaksanakan melalui tiga acara, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah; penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara; atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dikoordinasikan oleh Tim Verifikasi yang diketuai oleh menteri, dengan pengarah yang terdiri dari empat menteri koordinator. Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Presiden.
“Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perindustrian,†bunyi Pasal 32.
Alih Teknologi
Dalam Perpres ini juga diatur mengenai alih teknologi. “Penyedia Teknologi Industri wajib melakukan Alih Teknologi kepada Penerima Teknologi Industri dengan melibatkan Pengusul Proyek,†bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (1).
Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (3), jika Penyedia Teknologi Industri tidak melaksanakan kewajiban alih teknologi dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
