Sementara untuk project yang kedua adalah program yang dilaksanakan dengan Pemprov Jawa tengah dan PT KAI, untuk membantu studi visibilitas pembangunan transit oriented development di satu atau dua koridor perkretaapian yang sedang direncanakan oleh PT KAI.
“Bisa itu merupakan jalur kereta komuter, apakah jalur kereta yang reguler,” bebernya.
“Kalau kita sih maunya yang sudah ada ini diperbaiki, tidak perlu membuka koridor baru dulu,” tandasnya.
Selain itu, maksimalisasi Land Value Capture atau nilai lahan di sepanjang jalur kereta api yang selama ini belum dimaksimalkan, sehingga menjadi program lanjutan dari konsosrsium ARUB.
“Yang paling penting adalah memaksimalkan land value capture, atau nilai lahan di sepanjang jalur kereta tersebut. Itu merupakan cakupan yang selama ini belum dimaksimalkan tidak hanya oleh Jawa Tengah, tapi juga oleh Pemerintah Indonesia sendiri.”
Meski dalam peraturan tersebut saat ini sedang dalam pembahasan. Pihaknya ingin terlebih dahulu mendiskusikan, sehingga saat peraturan tersebut turun maka kita tinggal menyesuaikan saja.
“Karena biaya perkeretaapian sekarang ini kan mahal ya. Tidak semua daerah mampu membiayai, bahkan PT KAI saat ini baru memulai langkah tersebut,” tandasnya.(tim)
