Penulis : Dr Yetti Suciaty, SH MBA
President Asosiasi Doktor Hukum Indonesia ( A D H I )
Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi. Presiden mewanti-wanti jangan sampai ada mafia yang membajak aparat penegak hukum. Jika ada, Jokowi siap ‘menggigit’ balik.
Arahan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2019. Presiden awalnya meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor.
Presiden meminta aparat penegak hukum dari Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk menjamin bahwa hukum bisa mendorong keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah. Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia.
Presiden meminta aparat penegak hukum mendukung program-program strategis pemerintah. Tak segan-segan Presiden mengaku siap menggigit balik aparat penegak hukum yang mencari-cari kesalahan dan memperkarakan pejabat BUMN yang sedang berinovasi dan menjalankan program strategis. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Jangan sampai kesalahan yang tidak ada dicari-cari.
Menurut penulis apa yang disampaikan Presiden memang benar apa adanya. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini pembajakan mafia mengakibatkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan.
Jadi instrumen dan aparat hukum kita harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN, birokrasi untuk inovasi yang jelas tidak ada niat jahatnya.
Istilah hukumnya ‘mens rea’. Yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan.
Penulis merasakan selama ini banyak program-program masuknya investasi justru terkendala oleh permasalahan hukum. Sebenarnya banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.
Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum.
Agar orang atau badan mau menanamkan modalnya maka bermacam cara yang dilakukan pemerintah agar penanaman modalnya membuahkan hasil atau margin yang diinginkannya.
Termasuk didalamnya soal kepastian hukum dan perlindungan hukum dari aparat.
