Semarang,EDITOR.ID, – Banyaknya desa yang belakangan ini belum maju pembangunannya mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pihaknya menekankan pentingnya gotong royong dan koordinasi antardesa dalam pembangunan desa.
” Gotong royong dan koordinasi diperlukan agar setiap pembangunan dapat diselesaikan hingga tuntas, terutama terkait infrastruktur,” pinta Ganjar usai berdialog bersama warga dan kepala desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, di sela kegiatan penanaman 1.500 bibit pohon di lahan kritis daerah aliran sungai Tuntang, Sabtu (28/1/2023).
Dia mencontohkan, misalnya pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya.
“Koordinasi antarwilayah atau antardesa itu penting. Kan jalan poros desa itu menghubungkan antardesa, karena menghubungkan antardesa ya sudah gunakan dana desa sampai di wilayahnya. Nanti desa sebelah juga, desa sebelahnya juga,”katanya.
Sebelumnya, Ganjar mendengarkan aspirasi dari Kepala Desa Nyemoh tentang pembangunan jalan poros desa yang tidak terselesaikan. Padahal jalan poros tersebut menghubungkan wilayah Desa Nyemoh dengan Desa Tempuran.
“Iya, itu aspirasi masyarakat dari warga, jalan poros desanya nggak selesai. Ini soal regulasi yang biasanya pemerintah daerah suka takut. Maka diusulkan saja serentak. Gunakan dana desanya. Kurang duitnya nanti minta bantuan kabupaten, kurang duitnya minta bantuan dari pemprov,” jelasnya.
Ganjar meminta, agar penyelesaian pembangunan jalan poros desa direncanakan bersama dengan desa tetangga. Melalui perencanaan matang yang dilakukan bersama, maka gotong royong dalam membangun infrastruktur antardesa dapat dituntaskan.
“Jadi tinggal perencanaan dilakukan dengan koordinasi yang baik sehingga satu ruas itu diselesaikan tuntas. Tuntas gitu. Dengan tuntas itu sebenarnya kalau ada regulasi yang katakan tidak pas, alokasi-alokasi yang sudah direncanakan awalnya tidak untuk di wilayah itu sebenarnya bisa usul untuk digeser,” katanya.
Penggeseran alokasi dana bantuan tersebut menurut Ganjar dapat dilakukan. Ia akan memberikan izin, asalkan penggunaan dana bantuan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya ingin pelayanan birokrasi dipermudah agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.
“Apakah ini bisa digeser, karena ini penting untuk layanan masyarakat, nanti akan kami izinkan. Sebenarnya pola-pola birokasi yang memudahkan itu musti kita dorong, bahkan musti direform,”ujarnya.(sup)
