Jakarta, EDITOR.ID,- Pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo kian memanas. Kejutan demi kejutan muncul ke permukaan. Kini selain nilai uang yang dikorupsi sangat fantastis Rp 8 Triliun, beredar rumor kencang, duit hasil korupsi diduga ada yang mengalir ke tiga partai politik (parpol).
Kasus korupsi ini sendiri telah menyeret Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate. Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri dan mengusut adanya pihak lain bermain di kasus tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal rumor adanya uang korupsi proyek Menara BTS mengalir ke partai politik.
Namun, dia menganggap hal itu sebagai gosip politik. Dia menyerahkan hal itu ke penegak hukum.
“Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi, saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
Ia mengaku telah melaporkan informasi itu ke Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, pembuktian informasi itu akan sulit, sehingga ia mempersilakan Kejagung dan KPK menyelidikinya.
“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden. ‘Pak saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini,” ujar Menteri yang dikenal gencar memerangi korupsi ini
Mahfud pun menegaskan ia tidak akan ikut campur soal informasi itu. Sebab, kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.
“Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu,” imbuh dia.
Proyek pembangunan menara BTS 4G itu diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate.
Mahfud mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006. Namun, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020.
“(Proyek) itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.
Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19.
