“Hal paling utama dalam pengawasan. Institusi apa yang akan menjalankan penyaluran tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana sumber daya manusia-nya dan lain-lain,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia itu.
Belum lagi, sambungnya, soal penerima bantuan. Harus dipastikan basis data mana yang digunakan serta bagaimana data itu benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Jangan sampai ada yang meninggal, masih ada tercatat dalam penerima bantuan. Atau, ada yang berhak bantuan namun tidak menerima, sementara yang tidak berhak, malah menerima bantuan. Ini harus pasti sehingga tidak salah sasaran,” sambung Maruarar, yang selama ini mendorong berbagai komunitas untuk turun dan terlibat dalam ikut menghadapi Covid-19.
Melibatkan Semua Aparat
Karena itu, dalam proses dan pengawasan langkah Jokowi ini, Maruarar menyarankan agar melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri dan Kejaksaan. Sehingga pengawasan jalan, dan pihak-pihak yang melanggar serta melakukan penyelewengan bisa ditindak secara hukum.
Dalam hal penyaluran di lapangan, Maruarar mendorong agar pemerintah daerah satu irama dengan pemerintah pusat. Pun demikian antar-pemerintah daerah harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Pemerintah daerah sendiri juga bisa menggunakan fasilitas milik pemda untuk digunakan dalam penangangan bila kondisi rumah sakit setempat sudah tak memadai.
“Misalkan menggunakan gedung olahraga dan lain-lain,” ungkap Maruarar, sambil mengajak pihak swasta dan eleman bangsa lainnya untuk terus bahu-membahu dalam menghadapi Covid-19 dengan cara masing-masing.
“Saatnya kita semua menjalankan komitmen persatuan dan gotong royong,” demikian Maruarar. (tim)
