EDITOR.ID, Jakarta,– Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar bersedia menerima pinangan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menjadi salah satu juru bicara (jubir) Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Bergabungnya Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat ini ke timses Jokowi-Ma’ruf makin menegaskan sinyalemen “bedol deso” jajaran elite Partai Demokrat ke kubu petahana.
Sebelumnya anggota Majelis Tinggi Demokrat yang juga Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi juga mendeklare mendukung Jokowi. Kemudian disusul Gubernur Jatim M Soekarno dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Keduanya juga petinggi Partai Demokrat.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf membutuhkan peran Deddy yang sarat pengalaman dan punya kredibilitas.
“Kami telah memutuskan dan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bapak Jokowi bahwa Bapak Deddy Mizwar sebagai salah satu juru bicara di dalam TKN pasangan Pak Jokowi dan Kiai Makruf,” kata Hasto di Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).
Hasto lantas membeber alasan yang mendasari TKN Jokowi – Ma’ruf menggaet Deddy. Di antaranya adalah pertimbangan bahwa aktor senior itu memiliki pengalaman luas dan kemampuan berkomunikasi sangat baik.
“Dan juga landasan kebudayaan yang menjadi concern dari Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf itu. Nanti aksentuasinya akan disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Deddy Mizwar,” kata dia.
Bagaimana dengan kontrak politik Deddy dengan Partai Demokrat untuk mengkampanyekan calon presiden usungan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di Pilpres 2019? Hasto melihat hal itu sebagai dinamika dalam politik.
“Ketika Pak Deddy juga dalam proses komunikasi tersebut menyatakan siap, ya ini merupakan hal yang positif bagi upaya-upaya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat partai, para relawan dan para tokoh tersebut,” kata dia.
Deddy Tak Dukung Prabowo – Sandi
Menanggapi elit Demokrat merapat ke Jokowi, Partai Gerindra tidak akan mencampuri persoalan Deddy.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, itu merupakan hak politik seseorang. Menurutnya pula, hal itu merupakan bagian dari dinamika yang ada di internal partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Karena itu, ujar Dasco, Partai Gerindra sebagai bagian koalisi bersama Partai Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak akan ikut campur urusan internal partai berlambang bintang mercy ini.
“Kami akan serahkan sepenuhnya kepada Demokrat. Mudah-mudahan diselesaikan internal Partai Demokrat,†kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Dia memastikan hal tersebut juga tidak mengganggu koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Dasco menegaskan, koalisi tetap bekerja. Menurut dia, kejadian seperti ini di setiap pemilihan presiden (pilpres) akan terus terulang.
“Jadi, kami sudah antisipasi dengan kerja nyata partai koalisi,†kata anggota Komisi III DPR, itu.
“Itu biarkan saja hak orang per orang dan hak koalisi sebelah untuk mengambil siapa saja yang diinginkan untuk memperkuat yang di sana. Kami juga akan berupaya membuat tim yang kuat dan solid,†sambungnya.
Namun, ujar Dasco, pihaknya tidak akan mengambil kader dari partai koalisi sebelah masuk ke dalam tim. Sebab, kata dia, masih banyak kader maupun orang-orang yang bisa bekerja sama untuk kemenangan Prabowo di Pilpres 2019 nanti. (tim)
