Namun pemerintahan di bawah Prabowo Subianto, lanjut Hashim, akan memberikan pilihan: Pilih masuk penjara atau membayar denda. Pemerintah memberikan hukuman alternatif berupa denda sebesar Rp300 triliun, daripada menjerat mereka dengan hukuman penjara.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengumpulkan dana yang signifikan dari hasil denda tersebut.
“Bapak Prabowo dan pemerintahan sudah beritahu kepada beliau-beliau ini (para pengusaha), ‘kalian seharusnya masuk penjara, yang kalian lakukan itu pidana semua’, sebaiknya baik-baik saja, kita tidak mau mereka masuk penjara, bertambah 300 orang ke tempat susah, mungkin harus di pulau-pulau terluar,” kata Hashim.
“Tapi daripada masuk penjara, kita berikan kesempatan bayar denda. Denda 300 triliun,” tambahnya.
Para pengusaha sawit ilegal menyatakan kesanggupannya untuk membayar denda. Kesediaan ini membawa hasil yang signifikan, di mana artinya pada minggu pertama Pemerintah Prabowo-Gibran bekerja, mereka berhasil mengumpulkan Rp300 triliun dari denda tersebut.
“Pak prabowo dapat laporan ternyata semua beliau-beliau itu sanggup setelah diberikan warning mereka sudah sanggup untuk bayar, dan bayar berapa? Rp300 triliun, dan minggu-minggu pertama pemerintah akan dapat Rp300 triliun daripada penjara penuh,” bebernya.
Langkah ini diambil sebagai alternatif agar tidak semakin banyak pelaku yang dipenjara, serta sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kelancaran dunia usaha.
Hashim bilang, itu merupakan salah satu contoh untuk menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah hanya tinggal menegakkan aturan hukum yang berlaku saat ini tanpa perlu membuat aturan baru maka uang akan masuk ke dalam negeri.
Katanya, daripada memasukkan para pengusaha itu ke penjara, akan lebih baik mereka diberikan kesempatan untuk membayar denda. Hasim mengklaim, setelah diajak berbicara, para pengusaha mengakui bersedia membayar denda tersebut.
Selain itu, lanjut Hasim, ternyata ada manipulasi-manipulasi komoditi tertentu. Namun diungkapkannya, dirinya tidak perlu membicarakan dan menyebut komoditi tersebut secara spesifik.
Sebab menurutnya yang terpenting adalah, dengan pemerintah mengakkan aturan-aturan maka akan dapat mengantongi penerimaan negara secara besar-besaran.
“Dan kita sudah hitung disana ada ratusan triliun selain daritadi itu kita bisa mendapat penerimaan negara yang luar biasa,” katanya. (tim)
