Cek Fakta: Dugaan Geng Profesional Satu Pesawat Carteran Bersama Tersangka Rafael Alun Trisambodo?

Dugaan Geng Profesional Satu Pesawat Carteran Bersama Tersangka Rafael Alun Trisambodo?

Namun demikian, Iskandar Sitorus enggan menyebut nama pejabat pajak yang bersangkutan yang digolkan oleh RAT.

Inisial H hasil googling merupakan nana Hadi Poernomo adalah seorang mantan Direktur Jendral Pajak tahun 2001.

Hadir Poernomo mencapai puncak kariernya di Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak periode 2001 – 2006.

Hadi Poernomo berhasil menyisihkan Taufiqurachman Ruki (mantan Ketua KPK, yang juga banyak diprediksi sebagai orang nomor satu di lembaga auditor keuangan milik pemerintah tersebut.

Lepas dari jabatan Dirjen Pajak pada 2006, Hadi Poernomo sempat menjadi Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis di Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik sebagai Ketua BPK.

Hadi Poernomo dilantik menjadi Ketua BPK pada 26 Oktober 2009 menggantikan Anwar Nasution

Pada akhir jabatannya sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67, KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).

Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada 26 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

Hakim tunggal yang memimpin sidang, Haswandi, mengatakan perkara Hadi Poernomo tidak termasuk tindak pidana korupsi dan penetapan tersangka Hadi Poernomo oleh KPK dianggap tidak sah.

Kemudian KPK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan PN Jaksel tersebut, namun Mahkamah Agung (MA) menolaknya karena permohonan PK tidak boleh diajukan oleh jaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengacu pula pada Surat Edaran MA (SEMA) yang menyebut bahwa pihak yang kalah dalam gugatan praperadilan tak boleh mengajukan PK.

Sebelum sampai pada jabatan Direktur Jendral Pajak pada 2001 silam, nama pemegang sertifikat akuntan negara nomor D786 ini bisa disebut memiliki segudang pengalaman di bidang keuangan dan perpajakan selama lebih dari dua dekade.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: