Madiun, EDITOR.ID,- Bupati Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, menegaskan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi paling tepat, untuk menggerakkan pembangunan berbagai sektor di daerah.
Penyediaan infrastruktur dan layanannya demi kepentingan umum menggunakan mekanisme Public Private Partnership (kemitraan pemerintah – swasta) itu, dipandang penting dalam kondisi saat ini agar tidak terlampau membebani APBD.
Hal itu disampaikan Ahmad Dawami saat memberikan arahan dalam acara Konsultasi Publik: Proyek KPBU Persampahan/ Pengelolaan Limbah dan Proyek KPBU Preservasi/ Pemeliharaan Jalan Pemerintah Kabupaten Madiun, yang berlangsung di Aula RM Icha Orient Tarsan, Rabu (21/12/2022).
“Jadi yang jelas skema KPBU ini justru akan melonggarkan APBD. Menjadi alternatif paling memadai dalam menerapkan pembangunan berbagai sektor. Dari situ diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mengikutinya,” jelas Ahmad Dawami.
Kemudian, secara empiris Ahmad Dawami memaparkan kehebatan model pembangunan berskema KPBU, belum lama Kabupaten Madiun berhasil membangun 7.400 penerangan jalan umum (PJU).
“Dengan skema KPBU Kabupaten Madiun berhasil membangun ribuan PJU. Tersebar di titik-titik jalur baik nasional, kabupaten, kecamatan dan lainnya,” tambah Ahmad Dawami.
Dengan penerangan umum yang menyeluruh dan memadai, lanjutnya, tentu akan memudahkan masyarakat dalam bersosialisasi.
Kecuali itu, sambungnya, yang tak kalah pentingnya akan menjamin keselamatan masyarakat. Mempersempit ruang kriminalitas, tindak asusila, serta bentuk kejahatan lainnya.
Menyangkut persampahan, menurut Ahmad Dawami, akan menjadi konsekuensi ketika munculnya sebuah pembangunan infrastruktur.
Dijelaskannya, ketika pembangunan berjalan, asumsinya, maka perekonomian akan berjalan berbanding lurus. Dan begitu perekonomian berjalan, maka persampahan akan melesat mengikutinya.
Sebab itu, timpalnya, dalam mengatasi persampahan pihaknya akan mengelola sampah dengan satu sistem terpadu dengan semua pihak yang terkait.
“Jadi, bagaimana sampah yang biasa itu. Kemudian limbah cair dan juga limbah medical. Semua kita pikirkan pengelolaannya,” jelas Ahmad Dawami.
Urusan sampah, pinta Ahmad Dawami, jangan digambarkan cuma menjadi bagian dari urusan pihak di hilir. Melainkan masyarakat yang ada di hulu juga harus menyadari, adanya bahaya tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya.
Sementara Drs. Sri Bagus Guritno, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan/ Bappenas, yang mengikuti acara secara zoom dari Jakarta mengapresiasi kinerja Bupati Madiun.
