EDITOR.ID ? Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto tetap ngotot akan memindahkan pusat pemerintahan. Bahkan hal itu akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2024.
Bupati Hendy mengatakan, RPJMD tersebut ditargetkan selesai maksimal pada bulan Agustus 2021 mendatang. Selain itu, juga akan melakukan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan membuat Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“RPJMD masih proses penyusunan, program pemindahan pusat pemerintahan juga kita usulkan masuk di dalamnya,” kata Hendy saat dikonfirmasi.
Bupati Hendy sebagaimana dilansir Suara Malang mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan, mulai dari Kantor OPD dan juga Kantor DPRD Jember akan ditempatkan di wilayah Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang.
Terkait pemindahan pusat pemerintahan ini, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bahwa DPRD belum berfikir sejauh itu. Meski demikian, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan, agar Bupati Hendy melihat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Jember.
“Karena rencana pemindahan pusat pemerintahan akan membutuhkan anggaran yang cukup besar, padahal anggaran saat ini yang dibutuhkan banyak untuk hal lain, mulai anggaran pendidikan, kesehatan, gaji aparatur sipil negara (ASN),” ujarnya.
Senada dengan Itqon Syauqi, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jember, Hadi Supa?at menyatakan bahwa sebaiknya Bupati tidak mewacanakan lagi rencana pemindahan kantor pemkab dan DPRD Jember.
?Urgensinya untuk kepentingan masyarakat tidak jelas, apalagi sekarang masyarakat sedang kesulitan ekonomi karena dampak pandemi corona, akan lebih baik jika anggaran diprioritaskan untuk program yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, kondisi di Jember dalam beberapa aspek cukup memprihatinkan?, kata Hadi Supa?at pada Editor.ID Jumat (26/3/2021).
Menurut Hadi Supa?at, selain untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat guna menghadapi dampak pandemi corona, anggaran sebaiknya digunakan untuk membenahi beberapa aspek yang memprihatinkan tersebut, diantaranya:
1.Kondisi jalan rusak/berlobang baik itu jalan kabupaten atau jalan lingkungan yang telah menelan korban luka ringan, luka parah dn meninggal dunia.
2.Pemulihan ekonomi akibat pandemi corona.
3.Kesehatam, khususnya penanganan covid-19 perlu dioptimalkan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menyatakan bahwa akibat pandemi dan dampaknya, Presiden Jokowi dengan tegas sudah meminta agar pemerintah daerah prioritaskan anggaran untuk program yang bermanfaat untuk rakyat. Jika Bupati Hendy Siswanto berkeras untuk memindahkan dan membangun kantor baru, bisa timbul kesan bahwa Bupati mbalelo pada pemerintah pusat.
?Pada Munas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jumat (26/3/2021) Presiden RI meminta pemerintah daerah prioritaskan anggaran untuk program yang bermanfaat untuk rakyat. Kalau Bupati berkeras akan memindahkan dan membangun kantor-kantor baru yang diperkirakan akan menelan anggaran sangat besar, apa tidak akan timbul kesan bahwa Bupati memang berniat mbalelo pada pemerintah pusat. Selain itu bisa timbul anggapan masyarakat bahwa anggaran dipakai untuk kegiatan yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat Jember,” pungkas Widarto. (Tim)
