EDITOR.ID, Jakarta,- Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini nyaris banyak yang amburadul. Isinya hanya kisah sedih menanggung utang menggunung. Dan satu persatu mulai terkuak karena direksinya sudah tak tahan.
Diawali dari Garuda Indonesia hingga Angkasa Pura I, kini terungkap satu lagi utang “raksasa” BUMN yang belum tuntas.
Yakni Perum Bulog. Utang Perum Bulog tak kalah besarnya. Utang yang harus ditanggung Bulog mencapai Rp 13 triliun. Jumlah yang tak sedikit untuk BUMN pangan ini.
Namun, di sisi lain Direktur Utama Komjen. Pol. (Purn.) Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki utang besar terhadap Perum Bulog.
Piutang ini merupakan akumulasi selama dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021 dari penugasan pemerintah ke Bulog.
Pria yang biasa disapa Buwas ini sudah berupaya menagihnya, namun terpatahkan karena birokrasi di kementerian terkait. Saat ini, perlu ada Peraturan Menteri Sosial yang harus diubah agar uang negara itu bisa cair dari kantong Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Utang begitulah, ada satu kendala, Rp 4,5 triliun, kita udah lakukan upaya, harus ubah permensos, memang negara keuangan sudah siap bayar, karena persyaratan belum terpenuhi, ada peraturan menteri harus diubah, ada kendala,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (28/12/21).
Utang itu untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton untuk beras bantuan sosial (bansos) di masa PPKM. Akibat belum ada pembayaran itu, Bulog kini menanggung utang hingga Rp 13 triliun.
“Harusnya segera dibayarkan, kalo ngga Bulog rugi, makin lama dibayar bunga makin bertambah, utang kita Rp 13 T, dari mana CBP itu kan 1 juta, di kala sudah (dibayar), kita harap ke depan ada satu kepastian, CBP hanya 800 sampai 850 ribu, next utang kita tinggal Rp 9 T, jadi makin kurang,” sebut Buwas.
Adapun bulog membelanjakan CBP itu dengan dana utang, tentu efeknya berkaitan dengan bunga, semakin utang tidak terbayar, maka semakin besar bunganya. sama dgn CBP, semakin tidak digunakan, semakin turun kualitasnya.
“Perawatannya memang perlu dirawat, pos-pos lainnya, ini yang sedang saya sampaikan kepada pemerintah ada perubahan regulasi,” ujar Buwas. (tim)
