“Tidak ada satupun versi yang benar karena apa, karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai,” kata Dasco, pekan lalu.
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, masih rutin melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
Prabowo masih melihat portofolio sosok balal calon menteri yang ada.
Bukan jatah parpol
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Prabowo – Gibran tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).
Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).
Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).
Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.
Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.
“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.
Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.
Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.
“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.
Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak. “Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.
“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.
Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.
