“Pemerintah dari dulu sampai hari ini dalam membuat kebijakan selalu berbasis data dan melihat fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan ilmiah, akademis, rasional, obyektif, futuristik, dan berpihak pada kepentingan rakyat itulah yang kemudian menghantarkan Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode ke dua,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).
“Jika tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut, akan sangat sulit Pak Jokowi terpilih kembali dan akan tidak mungkin tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah masih di atas 70% sampai saat ini,” sambungnya.
Viva mengatakan jika kebijakan yang dibuat tak berlandaskan data, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit diterima oleh DPR. Dia menuturkan usulan-usulan pemerintah itu pastinya akan ditolak DPR.
“Apalagi jika pemerintah menginisiasi pembentukan Undang-undang baru atau mau merevisi, pasti akan dibahas di DPR secara detil dan mendalam. Tanpa basis data, fakta, untuk kepentingan rakyat, dengan berlandaskan pada nilai akademis dan ilmiah, dipastikan usulan pemerintah akan ditolak DPR,” jelasnya.
PDIP: Jokowi Tak Pernah Marah Dikritik
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga ikut merespons perkataan pedas Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.
“Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah,” timpal dia.
Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.
“Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy),” sebutnya.
Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.
“Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat,” ujar dia. (tim)
