EDITOR.ID, JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara resmi membuka pendaftaran Pemantauan Pemilu 2024 yang ditandai dengan pelincuran Meja Layanan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/6).
Selain untuk penerimaan pendaftaraan Pemantauan Pemilu 2024, seperti namanya Meja Layanan Pemantauan Pemilu 2024 juga akan menjadi sarana yang melayani pemantuan Pemilu 2024.
Dalam melaksanakan tugas pemantuan Pemilu, terutama yang berhubungan dengan Bawaslu seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2024 sudah sesuai ketentuan dengan peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2017, maka pendaftraan pemantau dan akridibitasi pemantau ada pada Badan Pengawas Pemilu Tahun 2024 yang akan datang.
“Oleh sebab itu semakin cepat dan semakin baik. Sehingga pemantau bisa mengawal dan mengawasi tahapan,” ujarnya saat konferensi pers di Bawaslu, Jakarta.
.
Ia mengatakan pertama pengawasan terhadap perencanaan, pendaftaran politik sebagai peserta Pemilu yang akan dimulai September tahun 2022 ini. Pemilu sudah akan dimulai minggu depan 14 Juni 2022.
“Maka tahapan akan dimulai sampai dengan 14 Febuari 2024 untuk pemungutan suara sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian kita akan menghadapi 27 Novrmber 2024 pemungutan suara Kepala Daerah di seluruh Indonesia, ” tambahnya
Menurutnya tugas pemantuan akan lebih berat lagi. “Oleh sebab itu kami menyediakan Meja Layanan Pemantuan Pemilu 2024 dan para kader pemantau ketika melakukan pendaftaran dan perseorangan untuk mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilu,” ucap Ketua Bawaslu
Lanjut ia mengatakan dimana layanan tersebut akan berjalan pada 14 Juni ataupun pada Juli tahun 2024 yang akan datang. Kami sediakan tempatnya dan layani teman-teman untuk segera mendaftar pada Bawaslu
“Kami bertugas mengawasi, mencegah dan menindak teman-teman pemantau akan selalu mengawasi proses tahapan pemilu yang sudah dimulai 14 Juni oleh teman-teman komisi pengawasan Pemilu,” kata Rahmat
Ia juga berharap demokrasi Indonesia dengan adanya pemantau yang lebih baik lagi dan demokrasi ini terhindar dari politik sara, hoak, fitnah dan berita bohong.
Lebih jauh ia mengatakan dimana nantinya juga membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi.
Dikatakannya kader pengawas partisipasipatif adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipasipatif (SKPP) yang di selenggarkan Bawaslu dengan jumlah hampi 11.000 orang sejak tahun 2018 hingga 2021
“Kami berharap semua peserta partai politik saling mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepetingan sendiri. Inilah yang paling penting menjadi dasar kita membangun demokrasi Indonesia. Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa yang menginginkan Indoneaia lebih maju dalam hal demokrasi,” pungkasnya
