Jakarta, EDITOR.ID,– Guna menyelaraskan pengamanan informasi dan mengoptimalkan pelayanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Jatim. Dinas Kominfo Provinsi jatim menggelar rapat koordinasi (Rakor) forum persandian dan keamanan informasi bersama Kominfo Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jatim.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Hudiyono saat membuka acara Rakor di Hotel Haris Malang, Rabu (30/3/2022) secara virtual mengatakan, pertemuan Forum persandian dan keamanan informasi ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah koordinasi yang baik antara Kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi Jatim yaitu sebuah bank data. Hal ini dilakukan untuk mendukung program Satu Data menjadi amanah Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Program satu data Indonesia ini harus segera diwujudkan ditingkat kabupaten/kota, dimana Provinsi Jatim saat ini berkoordinasi dengan BPS, dan juga Bapedda untuk mewujudkan satu data tersebut,” ujarnya.
Kalau dulu data hanya dipegang oleh BPS, tapi sekarang Kominfo juga terlibat menjadi wali data atau gudang data, maka itu Kominfo di kabupaten/kota juga harus berkoordinasi bersama BPS dan Bapedda,” tambahnya.
Dikatakannya, reformasi birokrasi itu ada tiga item, pertama, penguatan regulasi untuk reformasi digital. Kalau dari sistem regulasi sudah kuat secara politikpun akan kuat.
Teknologi informasi tidak bisa dibendung hanya bisa diarahkan. Kedua, memantapkan teknologi dan informasi karena sudah merupakan sebuah kebutuhan.
“Forum persandian dan keamanan informasi ini penting untuk diikuti, agar kedepannya antara Program satu data dan penerapan pelayanan informasi berbasis elektonik di Jatim bisa berjalan dengan bersama – sama,”ungkapnya.
Dalam forum persandian dan keamanan informasi, pihaknya juga menyampaikan kepada Dinas Kominfo kabupaten/kota serta OPD di lingkungan provinsi juga bisa memanfaatkan pasukan dinas Kominfo Jatim ditingkat desa yaitu dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dimana KIM ini sebagai ujung tombak peningkatan literasi digital masyarakat.
“Peningkatan literasi digital masyarakat oleh KIM ini yang akan melahirkan desa-desa digital di Jawa Timur,†pungkasnya.
Sementara Kabid Aptika Diskominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusnin mengatakan, Kegiatan Rakor diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sama dan komprehensif terkait pencegahan, dan penanganan insiden keamanan informasi.
Serta mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan insiden keamanan informasi tersebut. Agar layanan sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai harapan.
“Saat ini dihadapkan pada agenda implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan secara nasional.
