EDITOR.ID, Tasik – Kegiatan Reses merupakan salah satu agenda DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
Anggota DPRD kondang Hotman Paris Hutapea buka-bukaan soal awal mula tudingan penyebaran informasi bermuatan asusila yang diposting di akun Instagra
Baca artikel detiknews, “Pertemuan dengan Richard Lee Diungkit Hotman Usai Dirinya Dipolisikan” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6014637/pertemuan-dengan-richard-lee-diungkit-hotman-usai-dirinya-dipolisikan.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/ Jawa Barat Daerah Pemilihan XV (Kota/Kabupaten Tasikmalaya) Drs. KH. Tetep Abdulatip mengatakan bahwasannya pada kegiatan reses kali ini banyak masyarakat yang mengemukakan aspirasi di bidang pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat.
?Pada reses kali ini banyak masyarakat yang mengemukakan aspirasi di bidang pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat,? ucapnya usai melakukan reses di Kantor DPD PKS Kota Tasikmalaya, Jum?at, (11/03/2022).
?Sebagian besar aspirasi di bidang infrastruktur jalan, walaupun ini bukan kewenangan kita (Provinsi), tapi sebetulnya itu bisa didanai juga ketika diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota,? tambahnya.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa segala hal yang bersangkutan terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang terasa langsung oleh masyarakat itu yang sering dikeluhkan.
?Banyak juga keluhan yang diutarakan oleh masyarakat seperti, kebutuhan pokok yang sulit didapatkan dan juga kenaikan ? kenaikan harga pokok dalam menunjang kebutuhan sehari-hari,? ujarnya.
Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwasannya ada juga masyarakat yang membandingkan jika masyarakat mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah tetapi beban hidup yang ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga jauh lebih tinggi.
?Ada juga masyarakat yang membandingkan jika masyarakat mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah sebesar 600 ribu dalam waktu 2 bulan hingga 3 bulan sekali, sementara beban hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga jauh lebih besar,? ungkap Tetep.
?Jadi saya rasa itu kecil sekali, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menurunkan harga dan tidak mendapatkan bantuan langsung ketimbang mendapatkan bantuan langsung tetapi harga melonjak akibat kenaikan harga naik,? ucapnya.
Lebih lanjut anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengatakan bahwa semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat bisa diakomodir dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi.
