EDITOR.ID, Jakarta, – Langkah Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menarik fasilitas kartu kredit manajer, dewan direksi dan hingga komisaris, dinilai tidak subtantif.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, yang dulu pendukung berat Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta.
Nusron Wahid berpendapat bahwa langkah Ahok ini teralu remeh temeh. Ia mengatakan bahwa kartu kredit substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi ketika bertemu dengan stakeholder dan mencegah praktik-praktik koruptif.
Eks Ketua Umum GP Ansor ini menilai jumlah limit kartu kredit sebesar Rp30 miliar yang diberikan, menurut Nusron, pasti terbatas, dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid,” ucap Nusron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (16/6)
Sebagaimana dilansir warta ekonomi, politikus partai Golkar ini menyarankan Ahok agar kembali menjadi dirinya yang ia kenal. Yakni, sosok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis seperti saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun sekarang dalam skala memajukan Pertamina.
“Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi, please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus,” ujar Nusron.
“Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien,” pungkas Nusron tegas. (Tim)
