Oleh: Dewangga Evan
Penulis Adalah Mahasiswa Ilmu Sosiologi UWK Surabaya
Pandemi covid-19 ini menjadi masalah bagi semua orang, dalam tataran pemerintahan. Penanggulangan pandemi merupakan salah satu tolak ukur sebuah kesuksesan jalannya pemerintahan, begitu juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikepalai oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa ini.
Sejak awal Pandemi ada di Indonesia, Jawa Timur selalu menjadi yang teratas, entah kasus aktif maupun kematian yang dikarenakan oleh Covid-19.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tidak begitu serius melihat fakta ini, terlalu banyak gimmick-gimmick pencitraan yang diberikan. Seperti mencoba menenangkan masyarakatnya secara psikologis dengan bersholawat pada tahun lalu, memperbolehkan santri mudik pada tahun ini.
Yang terbaru adalah berbicara bahwa orang-orang madura itu sakti, karena Di pos itu arus mudik dari Surabaya ke Pulau Madura dipantau oleh petugas. Selama 12 hari pemantauan sampai sekarang hasilnya nihil pemudik Covid-19 pada saat mudik lebaran kemarin.
Ini kontradiktif, karena nyatanya RSUD Bangkalan lockdown, karena ada 19 orang nakes dan pegawai rumah sakit yang terjangkit covid-19 cluster mudik. Respon cepat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menutup sekat pada pintu keluar jembatan suramadu. Namun apakah ini tepat sasaran?
Kebijakan yang menempatkan pos swab di pintu keluar ini cukup problematik, karena nyatanya menimbulkan kemacetan dan beban pada bangunan Jembatan Suramadu, sehingga akan membahayakan pada pengguna jembatan, dan juga ini merupakan kebijakan tidak efektif. Karena pada nyatanya masih banyak orang yang membobol dari sisi dan kanan pintu keluar yang ada di Surabaya.
Fenomena banyaknya masyarakat madura yang mencoba membobol pintu keluar jembatan suramadu, tidak serta merta ada begitu saja.
Ini merupakan hasil dari serangkaian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi jawa timur dalam menanggapi masalah Pandemi ini, masyarakat sudah mulai menilai bahwa pemerintah provinsi memang tidak pernah serius untuk menyelesaikan pandemi ini.
Ini menjadi catatan penting kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi, tidak berlandaskan logika yang benar dan merugikan masyarakat sekali lagi, tidak salah jika kelak, masyarakat berpikiran pemerintahan Khofifah ini hanya sekedar reaksioner dalam menanggapi covid dan tidak menghasikan progres yang baik, hanya sekedar agar terlihat cepat tanggap, namun tidak tahu apa yang harus dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang diberikan.
