EDITOR.ID, Jakarta,- Banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh sejumlah oknum penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan (KPK) akan membuat citra lembaga anti rasuah tersebut kian memburuk. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Setelah kasus pencurian barang bukti emas seberat 2 kilo oleh pegawai KPK yang bertugas menjaga barang bukti. Kini muncul lagi kasus lain. Seorang penyidik meminta uang pada Walikota Tanjung Balai, M Syahrial dengan iming-iming dan janji tidak akan di OTT dan kasus kejahatan penyuapannya akan dihentikan.
Setelah menerima nyaris hampir Rp 1,5 miliar dari setoran sang Walikota, si penyidik KPK akhirnya dicokok Tim Propam Mabes Polri bekerjasama dengan KPK. Penangkapan ini mendapat perhatian besar dari publik dan respon dari Indonesia Corruption Wacht (ICW)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan sangat prihatin atas kasus yang mencoreng muka KPK dan menilai, peristiwa pemerasan itu menjadikan KPK kini berada di ambang batas kepercayaan publik.
Sebab, menurut dia, setiap ada pemberitaan terkait lembaga antirasuah itu selalu saja diwarnai dengan problematik di internalnya sendiri.
“Mulai dari pencurian barang bukti, gagal menggeledah, enggan meringkus buronan Harun Masiku, hilangnya nama politisi dalam surat dakwaan sampai terakhir adanya dugaan pemerasan kepada kepala daerah,” ucap Kurnia dalam siaran pers Rabu (21/4/2021).
Oleh sebab itu, ICW menilai pengelolaan internal KPK sudah bobrok akibat regulasi terbaru dan pengelolaan internal kelembagaan itu oleh para komisioner KPK.
Menurut ICW, sejak Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK, anggapan publik atas kinerja KPK selalu bernada negatif.
Kurnia menyebutkan, dalam catatan ICW sepanjang tahun 2020, setidaknya ada enam lembaga survei yang mengonfirmasi hal tersebut.
“Tentu ini menjadi hal baru. Sebab, sebelumnya KPK selalu mendapatkan kepercayaan publik yang relatif tinggi,” kata Kurnia.
“Lagi-lagi, kekeliruan dalam kepemimpinan KPK ini akibat buah atas kekeliruan Presiden kala menyeleksi komisioner pada tahun 2019 lalu,” ucap dia.
Bantah lakukan OTT
Sementara itu terkait kasus pemerasan dan penyuapan yang dilakukan penyidik KPK yang mengiming-imingi bisa menutup kasus dugaan korupsi dan OTT di Kota Tanjung Balai, KPK membantah ada operasi tangkap tangan (OTT) dan memastikan tidak ada OTT di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada Selasa (20/4/2021).
Hal itu untuk menjawab informasi adanya tim KPK yang menggeledah rumah pribadi Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial di Jalan Sri Wijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
“Informasi yang kami terima tidak ada OTT,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa.
Kendati demikian, KPK membenarkan ada kegiatan dari tim KPK di kota tersebut.
Kegiatan itu, kata Ali, dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Namun demikian, benar ada kegiatan tim KPK di sana dalam rangka pengumpulan bukti,” ucap Ali. (tim)
