EDITOR.ID, Jakarta,- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma mulai unjuk gigi membenahi sistem dan mental birokrat dalam pengelolaan uang bansos di Kementrian yang dipimpinnya.
Risma janji akan membongkar dan bahkan akan menghemat anggaran perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 1,3 triliun. Angka itu diakuinya sangat besar.
Risma mengatakan tidak akan menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk perbaikan DTKS.
“Kami terus terang mendapat anggaran untuk perbaikan data sekitar Rp 1,3 (triliun). Terus terang mungkin kami tidak akan gunakan sebesar itu. Saya tidak mau gunakan Rp 1 triliun itu untuk data,” kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021).
Risma lebih memilih menugaskan bawahannya ke lapangan untuk verifikasi data dan dibuat sistem khusus untuk memperbarui DTKS tersebut. Setiap bulannya dia juga akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos, untuk memastikan penerima belum meninggal dunia.
“Kita akan lakukan verifikasi lapangan, bahkan staf saya ini saya kasih surat tugas ke lapangan semua. Saya siap kalau misalkan diperintahkan ke mana tapi saya memang harus buat sistem dulu di sini. Jadi kenapa saya belum berani keluar karena saya harus menyiapkan sistem dulu. Ini petugas-petugas lapangan kami lagi mengecek,” imbuhnya.
Selain itu, Risma juga akan menggandeng berbagai universitas di Indonesia untuk menata lagi parameter kemiskinan manusia di Indonesia. Dengan begitu diharapkan data bansos dari pemerintah bisa adil dan merata.
“Ke depan kita akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Parameter akan kita susun lagi bersama-sama, kami akan mengajak seluruh perguruan tinggi untuk memverifikasi kebetulan di Kemendikbud ada program Kampus Merdeka, di mana kami akan bekerja sama,” tuturnya sebagaimana detikcom.
Risma menargetkan paramater kemiskinan yang baru ini bisa diselesaikan dengan jajarannya akhir bulan ini. Dengan begitu setiap daerah kemungkinan bantuannya tidak akan sama, melainkan tepat guna.
“Saudara kita yang di Samin daerah Tuban mereka menyampaikan ada 2 kelompok Samin. Jadi ke depannya kami akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Papua mungkin tidak sama dengan daerah lain. Jadi parameternya sedang kita susun lagi untuk parameter kemiskinan supaya bisa tepat, semua tidak disamakan,” tutur Risma. (tim)
